5 Orang Masih Dinyatakan Hilang akibat Banjir di Sumatra Barat

MerahPutih.com - Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, telah menetapkan tanggap darurat banjir Pesisir Selatan selama 14 hari yang sudah ditetapkan mulai 8 Maret 2024. Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda beberapa daerah di Ranah Minang dikabarkan mengakibatkan 30 orang meninggal dunia.

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengapresiasi langkah proaktif lintas sektor untuk menangani bencana banjir yang melanda Sumatera Barat (Sumbar). Saat ini ada 86.000 lebih jiwa atau 28.925 kepala keluarga (KK) yang terdampak, dan umumnya mereka mengungsi di rumah saudara masing-masing.

Baca juga:

Kepala BNPB Minta Penanganan Banjir dan Longsor di Sumbar Dipercepat

"Basarnas masih akan melakukan pencarian terhadap lima orang yang dinyatakan hilang," ujarnya di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (13/3).

Ia mengungkapkan, terima kasih kepada kementerian terkait atas langkah-langkah proaktif sehingga dampak bencana bisa ditekan dan mengapresiasi upaya penanganan darurat yang telah dilaksanakan cukup baik oleh Kementerian Sosial (Kemensos), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat (PUPR).

Ia mengemukakan, tercatat, ada sekitar 1.609 unit rumah rusak ringan dan sedang, 40 unit rumah rusak berat, 24.000 lebih unit rumah terendam, tiga unit rumah hanyut, 54 fasilitas umum terdampak, 21 jembatan terendam, dan satu jembatan rusak berat.

"Saya terima kasih kepada kementerian terkait yang telah melaksanakan langkah-langkah yang sangat proaktif sehingga dampak bencana di Sumatera Barat ini bisa ditekan betul risiko yang lebih parah lagi," tuturnya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan penanganan bencana banjir di Sumatera Barat (Sumbar) dapat tuntas dalam dua pekan.

"Saya ditugasi bapak Presiden untuk melakukan langkah penanganan bencana banjir di Sumatera Barat. Kementerian PUPR bertanggung jawab untuk pemulihan sarana prasarana umum, terutama jalan dan air bersih," ujar Basuki.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal (Letjen) TNI Suharyanto mengatakan saat ini beberapa daerah di Tanah Air sedang menghadapi anomali bencana alam.

"Kalau melihat fenomena di luar Sumatera Barat yang dikhawatirkan itu bencana hidrometeorologi kering," katanya.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi hingga akhir 2024 masih banyak hujan, namun BNPB mencatat empat titik di Riau terjadi kebakaran hutan dan lahan.

"Inilah anomali negara kita. Di Sumbar yang tiap tahun gempa, erupsi, banjir dan longsor. Namun, di provinsi sebelah terjadi kebakaran hutan dan lahan," ujarnya.

Baca juga:

Pemkab Cirebon Tetapkan Status Tanggap Darurat Mempercepat Penanganan Dampak Banjir