Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Pemerintah mengajukan suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 6,1 triliun untuk 4 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Bank Tanah.
Pengajuan PMN senilai R p6,1 triliun tersebut diambil dari Cadangan Pembiayaan Investasi. Adapun 4 BUMN tersebut mencakup PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Industri Kereta Api (INKA), PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI), PT Hutama Karya (HK), dan Badan Bank Tanah (Bank Tanah).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merinci, pengajuan PMN untuk KAI sebesar Rp 2 triliun, INKA Rp 965 miliar, PELNI sebesar Rp 500 miliar, Hutama Karya Rp 1 triliun serta Bank Tanah Rp 1 triliun.
"Serta ada untuk pembiayaan investasi cadangan pembiayaan ini kami melakukan alokasi kewajiban penjaminan. Ini karena pemerintah sering memberikan penjaminan dan dalam hal ini menyediakan atau mencadangkan dan untuk penjaminan kalau sampai terjadi kewajiban itu ter-call, Rp 635 miliar,” ujarnya.
Baca juga:
Kemenkeu Minta Rp 513 Triliun Untuk Tekan Angka Kemiskinan di APBN 2025
PMN untuk KAI akan digunakan untuk kebutuhan belanja modal retrofit, dan pengadaan set KRL. Kemudian untuk PMN Hutama Karya sebesar Rp 1 triliun akan digunakan untuk menyelesaikan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) pada ruas Palembang-Betung.
Sedangkan untuk PMN pada INKA sebesar Rp 960 miliar, akan digunakan untuk pembangunan line 2 di pabrik Banyuwangi yang memproduksi kereta berbahan stainless steel.
Suntikan modal sebesar Rp500 miliar untuk PELNI akan digunakan sebagai tambahan modal belanja bagi pembelian satu unit kapal baru, guna peremajaan armada kapal PELNI.
Sementara PMN Rp 1 triliun untuk Bank Tanah akan digunakan sesuai amanat Peraturan Pemerintah 64/2021 tentang Badan Bank Tanah pasal 43 ayat 1. (*)
