355 Dugaan Hoaks Beredar Jelang Pemilu, Paling Banyak Menyasar Prabowo-Gibran

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 13 Februari 2024
355 Dugaan Hoaks Beredar Jelang Pemilu, Paling Banyak Menyasar Prabowo-Gibran

Anggota Bawaslu Lolly Suhenty (Dok Bawaslu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyampaikan temuan hoaks pemilu dan potensi hoaks jelang pemungutan suara 14 Februari 2024.

Temuan tersebut berdasarkan penelusuran tim pengawasan siber Bawaslu dan Panwaslu Luar Negeri terhadap pelanggaran konten.

Baca Juga:

TKN Tunggu Putusan Bawaslu, Apakah Kemenhan Langgar Pemilu Soal Tagar #PrabowoGibran2024

Berdasarkan rekapitulasi hasil pengawasan siber Bawaslu selama masa tahapan kampanye, mulai 28 November hingga 10 Februari 2024, ditemukan lebih dari 355 dugaan pelanggaran konten internet (siber).

"355 temuan ini, berdasarkan analisis oleh tim pengawasan siber terhadap konten yang diduga melanggar atau tidak," kata Anggota Bawaslu Lolly Suhenty, Senin (13/2).

Temuan tersebut dibagi beberapa kategori. Berdasarkan platform, dari 355 konten yang sudah diawasi, ditemukan platform facebook (FB), sebanyak 33,2 persen dan platform youtube, yaitu 0,6 persen.

"Ini membuktikan, platform FB, platform dengan isi konten paling banyak tentang pelanggaran pemilu dibanding youtube," ucapnya.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA] Anggaran Kemenhan Era Prabowo Masuk Rekening Dasco

Lolly menambahkan, berdasarkan jenis sasaran siber paling banyak, menyasar kepada Paslon capres/cawapres 02 dengan 45 persen.

"Paslon capres/cawapres 01 sebesar 33 persen dan paslon 03 18 persen," sebutnya.

Pada saat itu pula, Lolly memprediksi, bahwa hoaks jelang pemungutan suara akan meningkat. Sehingga dia meminta kepada jajaran Bawaslu, untuk lebih meningkatkan intensitas pencegahan dan pengawasan siber agar lebih maksimal.

"Kolaborasi dengan platform digital juga dilakukan dengan intens," pesannya.

Sementara Koalisi Masyarakat Sipil Lawan Disinformasi Pemilu yang berisikan 20 organisasi masyarakat sipil dan peneliti independen yang peduli pada penanganan gangguan informasi untuk mengawal pemilu damai 2024 juga melakukan monitoring media sosial.

Baca Juga:

Data Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2024 Bisa Dilihat Publik

Dan dalam evaluasinya, koalisi ini yang diwakilkan Ketua Mafindo Septiaji Eko Nugroho menyebutkan, ada beberapa temuan terkait penyebaran disinformasi dan ujaran kebencian terkait pemilu.

Dari banyaknya disinformasi yang beredar, platform Youtube menjadi tempat ditemukan disinformasi terbanyak, yakni 44,6 persen.

“Disinformasi juga ditemukan di Facebook (34,4 persen), Tiktok (9,3 persen), Twitter atau X (8 persen), Whatsapp (1,5 persen), dan Instagram (1,4 persen)," tuturnya. (Knu)

#Penyebar Hoaks #Bawaslu RI #Bawaslu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Warga Diminta Tidak Terprovokasi Jelang Peringatan HUT Kemerdekaan Ke-81 Republik Indonesia
Panglima meminta masyarakat tidak mudah mempercayai kabar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat juga diminta melaksanakan aktivitas seperti biasa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 10 Agustus 2026
Warga Diminta Tidak Terprovokasi Jelang Peringatan HUT Kemerdekaan Ke-81 Republik Indonesia
Indonesia
Polda Metro Jaya Amankan Perempuan Diduga Sebarkan Hoaks Ajakan Demo Jelang HUT ke-81 RI
Polisi mengamankan seorang perempuan yang diduga menyebarkan informasi palsu terkait ajakan demonstrasi menjelang HUT ke-81 RI.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 Agustus 2026
Polda Metro Jaya Amankan Perempuan Diduga Sebarkan Hoaks Ajakan Demo Jelang HUT ke-81 RI
Indonesia
Komdigi Cermati Platform Medsos, Minta Warga Waspadai Konten Hoaks Jelang HUT RI
Konten-konten hoaks yang beredar saat ini, bisa menimbulkan keresahan dan ketakutan bagi anggota masyarakat awam yang kurang berhati-hati
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 03 Agustus 2026
Komdigi Cermati Platform Medsos, Minta Warga Waspadai Konten Hoaks Jelang HUT RI
Indonesia
Kementerian Komdigi Diminta Segera Tindak Tegas Akun Penyebar Hoaks Hingga Disinformasi
Negara tidak boleh membiarkan ruang digital dipenuhi informasi yang sengaja dipelintir, dimanipulasi, atau disebarkan tanpa dasar
Angga Yudha Pratama - Senin, 03 Agustus 2026
Kementerian Komdigi Diminta Segera Tindak Tegas Akun Penyebar Hoaks Hingga Disinformasi
Indonesia
Pengamat Minta Polisi Usut Aktor di Balik Sindikat Buzzer
Penanganan perkara tidak boleh berhenti pada para pelaku yang diduga menjalankan aktivitas di lapangan.
Dwi Astarini - Sabtu, 01 Agustus 2026
Pengamat Minta Polisi Usut Aktor di Balik Sindikat Buzzer
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Toko Klontong Dilarang Berada Dekat Koperasi Merah Putih
Disebutkan, larangan mendirikan kios itu berlaku dalam radius 2 kilometer dan jika ketahuan akan diancam denda.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 01 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Toko Klontong Dilarang Berada Dekat Koperasi Merah Putih
Indonesia
Rp 220 Juta Disita, Polda Telisik Dugaan Sindikat Propaganda Hoaks Medsos Dibiayai Uang Negara
Polda Metro Jaya menyita Rp220 juta dari sindikat hoaks medsos. Polisi mendalami dugaan dana negara digunakan untuk membiayai propaganda digital. Delapan tersangka ditangkap.
Wisnu Cipto - Rabu, 29 Juli 2026
 Rp 220 Juta Disita, Polda Telisik Dugaan Sindikat Propaganda Hoaks Medsos Dibiayai Uang Negara
Dunia
[HOAKS atau FAKTA] : Indonesia Tolak Keinginan Timor Leste Kembali ke NKRI
Klaim Timor Leste ingin kembali ke Indonesia adalah hoaks. Faktanya, video hanya membahas impor barang dari Indonesia tanpa pernyataan resmi bergabung ke NKRI.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 Juni 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Indonesia Tolak Keinginan Timor Leste Kembali ke NKRI
Indonesia
Hoaks Kejahatan di Jakarta Viral, Diskominfotik Didesak Patroli Siber
warga untuk bijak dalam menggunakan media sosial, terutama dalam menyaring konten-konten yang dikonsumsi sebelum dibagikan di akunnya masing-masing.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 Juni 2026
Hoaks Kejahatan di Jakarta Viral, Diskominfotik Didesak Patroli Siber
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Sebut MBG Membebani APBN
Tidak ditemukan informasi atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 Juni 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Sebut MBG Membebani APBN
Bagikan