Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Lebih dari 30 menteri luar negeri dari berbagai negara diperkirakan akan menghadiri Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) ke-58 di Kuala Lumpur, Malaysia, yang akan dimulai pada 8 dan berakhir 11 Juli 2025.
Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Datuk Seri Amran Mohamed Zin, menyampaikan kehadiran menteri luar negeri dari negara ASEAN maupun negara mitra dialog, menunjukkan kredibilitas Malaysia sebagai Ketua ASEAN 2025.
Ia memaparkan, hal tersebut juga sejalan dengan harapan tinggi di antara negara-negara anggota dan mitra dialog untuk Kepemimpinan Malaysia di ASEAN tahun ini.
Hal ini juga menunjukkan meningkatnya minat negara-negara asing terhadap peran strategis ASEAN di panggung geopolitik global.
Baca juga:
Prabowo Ingin Penguatan Konektivitas dan Pembangunan Ekonomi Subkawasan Timur ASEAN
"Ini bukan lagi rutinitas. Meskipun ada banyak pertemuan regional dan internasional yang dijadwalkan, partisipasi (pada AMM ke-58 dan pertemuan terkait) sejauh ini sangat mengesankan," katanya.
Secara keseluruhan pertemuan AMM ke-58 diperkirakan akan dihadiri 1.500 delegasi ASEAN dan negara mitra dialog.
Di antara program yang akan menjadi fokus adalah pertemuan Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ), Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara (TAC), Forum Regional ASEAN (ARF), dan pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri KTT Asia Timur (EAS).
Tiongkok dan Rusia, dua dari lima negara pemilik senjata nuklir dunia, sepakat untuk menandatangani perjanjian SEANWFZ, yang menandai komitmen penting untuk memastikan bahwa Asia Tenggara tetap menjadi kawasan yang damai dan bebas senjata nuklir.
Selain itu, Malaysia akan menjadi tuan rumah Pertemuan Tingkat Menteri Konferensi Keempat Kerja Sama Negara-negara Asia Timur untuk Pembangunan Palestina (CEAPAD IV) yang dijadwalkan akan diselenggarakan pada 11 Juli.
CEAPAD IV, yang diketuai bersama oleh Malaysia, Jepang, dan Palestina, akan berfokus pada program pengembangan kapasitas, rekonstruksi infrastruktur penting di Palestina, serta penyediaan bantuan kemanusiaan yang komprehensif dan efektif.
