Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menjelaskan pernyataan reshuffle kabinet yang dilontarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 18 Juni 2020 lalu tak lepas dari keberaniannya mengambil resiko bak strategi militer.
Di dunia militer, seorang pemimpin atau panglima akan melakukan upaya taktis dalam menghadapi situasi krisis. Dan Jokowi telah mengambil langkah yang sama.
Baca Juga
Video Kemarahan Jokowi Dinilai Hanya Strategi agar Menterinya Giat Bekerja
“Memang Presiden katakan akan ambil risiko, reputasi politik akan saya pertaruhkan. Maknanya Presiden ambil langkah contoh untuk bawahan. Dalam dunia militer, dalam hadapi situasi kritis ada tiga langkah panglima dan komandan,” ujar Moeldoko kepada wartawan di Jakarta, Senin (29/6).
Langkah pertama, kehadiran komandan di tengah-tengah daerah yang mengalami krisis. Hal itu sudah dilakukan Jokowi saat datang ke Kota Surabaya, yang masih masuk dalam zona merah COVID-19.
“Pertama kehadiran komandan, kita lihat presiden datang ke Surabaya yang masih merah. Beliau datang. Itu ciri-ciri panglima selalu hadir di situasi kritis,” jelas Moeldoko.
Langkah kedua, mengerahkan senjata bantuan. Langkah ini juga dilakukan Jokowi dengan mengerahkan bantuan sosial (Bansos) baik berupa paket sembako maupun uang tunai kepada masyarakat yang mengalami dampak dari pandemi COVID-19.
“Bantuan ini dikerahkan agar menjadi solusi dari krisis,” ujar Mantan Panglima TNI ini.
Langkah ketiga, adalah pengerahan kekuatan cadangan. Namun ia tak menjelaskan lebih lanjut kekuatan cadangan yang dimaksud.
"Kerahkan kekuatan cadangan ini saat-saat terakhir, karana ketika situasi cadangan dikeluarkan, maka situasi mulai sangat jelek. Jangan sampai gunakan ini," tegas Moeldoko.
Adapun, pidato Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet 18 Juni 2020 menjadi sorotan.
Dalam video yang diunggah akun Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6), Presiden menumpahkan kekecewaan terhadap penanganan COVID-19 selama tiga bulan terakhir hingga menyinggung perombakan kabinet.
"Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya," ujarnya dalam video rapat internal yang baru diunggah kanal resmi Sekretariat Presiden di Youtube, Minggu (28/6).
Baca Juga
Hasto: Teguran Presiden Jokowi Wajar, Sense of Crisis Wajib Dimiliki Para Menteri
Jokowi mengatakan bahwa dia melihat laporan belanja di kementerian tidak menunjukkan perkembangan penyerapan yang signifikan. Padahal, pada masa pandemi COVID-19 ini, peran pemerintah sangat penting, yakni dalam menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat.
"Saya harus ngomong apa adanya, enggak ada progress yang signifikan. Kalau mau minta Perppu lagi saya buatkan asal untuk negara asal untuk rakyat. Saya pertaruhkan reputasi politik saya," ujar Jokowi. (Knu)
