238 Ribu Warga Jakarta Pindah Domisili

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 Mei 2024
238 Ribu Warga Jakarta Pindah Domisili

KTP Elektronik. (Foto: Portal Informasi Indonesia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta terus menyosialisasikan program penataan dan penertiban administrasi kependudukan melalui penonaktifan NIK warga yang tidak sesuai domisili kepada semua pemangku kepentingan yang selama ini menggunakan NIK.

Penerapan atutan ini, untuk menjamin keakuratan data kependudukan bagi institusi pengguna layanan dasar melalui NIK. KTP biasanya dimanfaatkan dan digunakan dalam berbagai layanan seperti BPJS, pendidikan, surat kendaraan bermotor, Surat Izin Mengemudi, perbankan, kepemilikan paspor dan lain-lain.

Dukcapil DKI Jakarta mengungkapkan bahwa sebanyak 238.410 warga telah melakukan pemindahan administrasi kependudukan sesuai domisilinya saat ini.

"Jumlah warga yang sudah memindahkan domisilinya secara sadar 238.410 orang. Sedangkan untuk ASN sebanyak 1.222 orang per 30 Mei 2024," kata Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin saat dihubungi di Jakarta, Kamis (30/5).

Baca juga:

DPRD DKI Sebut Penonatifan NIK masih Banyak Salah Sasaran

Pemindahan administrasi kependudukan sesuai domisili ini menyusul adanya program penataan dan penertiban administrasi penduduk (adminduk) yang dapat berujung penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga yang tidak sesuai domisili seperti tertera di KTP.

Budi menuturkan program penataan administrasi kependudukan masih menjadi prioritas Dinas Dukcapil demi ketertiban administrasi penduduk, mengurangi potensi kerugian daerah serta potensi penyalahgunaan dokumen kependudukan.

Kemudian, dia saat meninjau loket di Kelurahan Pulo Gebang, Jakarta Timur, menemukan sekitar 300 warga terdampak penataan dan penertiban kependudukan yang datang guna mengaktifkan kembali NIK.

Budi menegaskan seluruh layanan administrasi kependudukan tidak dipungut biaya termasuk permohonan pengaktifan kembali NIK yang terdampak penataan dan penertiban kependudukan.

Baca juga:

Menikmati Sajian Kuliner dari 4 Chef Ternama di 'The Chef Take Over JHL Solitaire Hotel'

"Silahkan lapor jika ada oknum yang memanfaatkan layanan kami," kata dia yang sempat menemukan beberapa warga khawatir harus merogoh kocek karena mengubah surat kendaraan bermotor akibat kepindahan domisili.

Ia menambahkan, mulai Kamis ini, Dinas Dukcapil DKI meninjau secara langsung loket-loket Dukcapil di kelurahan guna memitigasi permasalahan-permasalahan warga. (*)

#KTP DKI Jakarta #Nomor Induk Kependudukan
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemprov DKI Tegaskan Isu Ratusan Ribu Data Warga Dijual Hoaks
Beredar konten di Instagram yang menyebutkan bahwa ratusan ribu data kependudukan warga Jakarta Timur bocor dan dicuri oleh hacker atau peretas.
Frengky Aruan - Sabtu, 09 Agustus 2025
Pemprov DKI Tegaskan Isu Ratusan Ribu Data Warga Dijual Hoaks
Indonesia
Dukcapil Siap Blokir 38 Ribu NIK, Verifikasi Warga yang Tidak Berdomisili di Jakarta
Dukcapil DKI Jakarta tengah fokus melakukan verifikasi terhadap 38 ribu NIK yang terindikasi tidak berdomisili di Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Mei 2025
Dukcapil Siap Blokir 38 Ribu NIK, Verifikasi Warga yang Tidak Berdomisili di Jakarta
Indonesia
Pendatang Baru di Jakarta Diminta Urus Administrasi Kependudukan, Ingat Masa Tinggal Kurang 1 Tahun
Setelah itu, melapor ke RT untuk dicatat dalam Aplikasi Data Warga. Perlu diketahui, masa tinggal penduduk nonpermanen dibatasi kurang dari satu tahun.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 10 April 2025
Pendatang Baru di Jakarta Diminta Urus Administrasi Kependudukan, Ingat Masa Tinggal Kurang 1 Tahun
Indonesia
Belum Punya KTP Jakarta, Ridwan Kamil Nanti Coblos Pilih Gubernur Jawa Barat
RK mengungkapkan kasus serupa juga pernah dialami Joko Widodo dalam pertarungan Pilkada Jakarta, presiden ke-7 itu masih ber-KTP kota asal Solo.
Wisnu Cipto - Kamis, 21 November 2024
Belum Punya KTP Jakarta, Ridwan Kamil Nanti Coblos Pilih Gubernur Jawa Barat
Indonesia
Blangko Tak Lagi langka, Cetak KTP Kini Hanya 10-15 Menit
Adapun terkait SOP pencetakan KTP maksimal 15 menit yang diterapkan Disdukcapil ini mendapat apresiasi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 21 November 2024
Blangko Tak Lagi langka, Cetak KTP Kini Hanya 10-15 Menit
Indonesia
Bawaslu Klarifikasi 5 Pelapor Terkait Perkara Pencatutan NIK KTP
Bawaslu DKI Jakarta akan menelusuri terlebih dahulu seperti apa laporannya
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Agustus 2024
Bawaslu Klarifikasi 5 Pelapor Terkait Perkara Pencatutan NIK KTP
Indonesia
Bawaslu DKI Tindaklanjuti Dugaan Pelanggaran Pencatutan NIK Dukungan Dharma-Kun Wardana
Bawaslu, penyidik kepolisian, dan jaksa sepakat untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut atas laporan yang masuk dengan cara meminta keterangan dan pengumpulan alat bukti
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Agustus 2024
Bawaslu DKI Tindaklanjuti Dugaan Pelanggaran Pencatutan NIK Dukungan Dharma-Kun Wardana
Indonesia
Kasus Pencatutan NIK KTP Tak Cukup Dikenakan Sanksi Pidana
Dia mempertanyakan kualitas pemimpin yang melakukan pencatutan NIK demi meraih dukungan pencalonan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Agustus 2024
Kasus Pencatutan NIK KTP Tak Cukup Dikenakan Sanksi Pidana
Indonesia
KPU Bakal Diminta Mendiskualifikasi Cakada yang Lakukan Pencatutan NIK KTP
DPR juga akan menegaskan kepada penyelenggara pemilu untuk mengedepankan netralitas
Angga Yudha Pratama - Selasa, 20 Agustus 2024
KPU Bakal Diminta Mendiskualifikasi Cakada yang Lakukan Pencatutan NIK KTP
Indonesia
Hasto 'Sentil' Dharma Pongrekun-Kun Wardana
Hasto sempat merujuk pendapat Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir
Angga Yudha Pratama - Selasa, 20 Agustus 2024
Hasto 'Sentil' Dharma Pongrekun-Kun Wardana
Bagikan