Pendatang Baru di Jakarta Diminta Urus Administrasi Kependudukan, Ingat Masa Tinggal Kurang 1 Tahun

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 10 April 2025
Pendatang Baru di Jakarta Diminta Urus Administrasi Kependudukan, Ingat Masa Tinggal Kurang 1 Tahun

Ilustrasi arus balik Idul Fitri di Stasiun. (Foto: MerahPutih.com/Kanu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) mengimbau seluruh pendatang baru pascalibur Lebaran 2025 untuk segera melapor dan melakukan pencatatan data kependudukan sesuai dengan domisili tempat tinggal di Jakarta.

Kepala Disdukcapil DKI, Budi Awaluddin, mengungkapka, partisipasi pendatang dalam melapor masih tergolong rendah.

Pada tahun 2024, tercatat hanya 84.783 orang yang secara sadar melapor, menurun signifikan dibandingkan 136.200 orang pada tahun 2023. Sementara itu, pada tahun 2025, jumlah pelapor diprediksi berada di kisaran 10.000 hingga 15.000 jiwa.

"Partisipasi pendatang dalam tertib administrasi kependudukan masih perlu ditingkatkan," ujar Budi di Jakarta pada Senin (7/4).

Baca juga:

Pemprov DKI Kejar Data Kependudukan Akurat, Pendatang Baru Jadi Fokus Utama Pasca Mudik

Disdukcapil DKI Jakarta terus mendorong masyarakat untuk sadar akan pentingnya pelaporan dan akurasi data. Layanan administrasi Disdukcapil DKI tersedia gratis di seluruh loket Dukcapil sesuai domisili.

Disdukcapil DKI akan melakukan pendataan arus balik secara dinamis pada 8 April hingga 8 Juni 2025. Hasil pendataan dapat diakses oleh masyarakat melalui laman https://kependudukancapil.jakarta.go.id/amuba/.

Disdukcapil juga menyediakan layanan administrasi kependudukan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kota dan provinsi. Semua layanan diberikan secara adil, profesional, dan tanpa biaya.

Adapun tata cara pelaporan untuk pendatang dengan Surat Keterangan Pindah (SKP) adalah melapor ke kelurahan dengan membawa SKP, surat penjamin, KTP, KIA asli, dan KK dari daerah asal.

Setelah divalidasi, dokumen kependudukan DKI akan diterbitkan. Pendatang wajib melapor ke RT dan menyerahkan dokumen lama untuk ditarik oleh petugas.

Sementara itu, bagi penduduk nonpermanen (tanpa SKP), caranya adalah melapor mandiri melalui https://penduduknonpermanen.kemendagri.go.id. Setelah mendapatkan notifikasi pendaftaran, langkah selanjutnya adalah melapor ke kelurahan untuk dimasukkan ke dalam SIAK.

Setelah itu, melapor ke RT untuk dicatat dalam Aplikasi Data Warga. Perlu diketahui, masa tinggal penduduk nonpermanen dibatasi kurang dari satu tahun.

Lebih lanjut, Budi menekankan perlunya koordinasi antara petugas kelurahan dan RT untuk mendata pendatang. Tujuannya, untuk menjaga ketenteraman dan keteraturan di tingkat lingkungan.

"Pelaporan yang terstruktur ini juga diharapkan dapat mendukung kebijakan pemerintah dalam me-manage pertumbuhan jumlah penduduk di Jakarta," tutur Budi. (Asp)

#Nomor Induk Kependudukan #Pendatang Baru #Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Rumah Apung Muara Angke, Bertahan di Tengah Ancaman Tenggelam
Aktivitas penghuni rumah apung yang berdiri di kawasan perairan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (17/11/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 17 November 2026
Rumah Apung Muara Angke, Bertahan di Tengah Ancaman Tenggelam
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Bahas RUU Tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang
Anggota DPR fraksi Partai Golkar Ferdiansyah (kiri) menyerahkan pendapat fraksi kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 17 November 2026
Rapat Paripurna DPR Bahas RUU Tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang
Berita Foto
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti (kiri) menyampaikan paparan dalam RDP dengan Komisi III DPR di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 16 November 2026
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Berita Foto
Sohibul Iman Resmi Dilantik Jadi Wakil Ketua MPR Gantikan Hidayat Nur Wahid
Wakil Ketua MPR RI pergantian antarwaktu (PAW) Mohamad Sohibul Iman mengucapkan sumpah jabatan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 16 November 2026
Sohibul Iman Resmi Dilantik Jadi Wakil Ketua MPR Gantikan Hidayat Nur Wahid
Indonesia
Ubah Wajah Pasar Senen, Proyek MRT Fase Barat-Timur Segara Ditandatangani Gubernur Pramono
Kehadiran MRT nantinya akan melengkapi integrasi transportasi di kawasan Pasar Senen. Apalagi, kawasan Pasar Senen sudah dilayani kereta rel listrik (KRL), Transjakarta, hingga terminal bus.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 16 November 2026
Ubah Wajah Pasar Senen, Proyek MRT Fase Barat-Timur Segara Ditandatangani Gubernur Pramono
Indonesia
Kualitas Udara Jakarta Tidak Sehat Hari Ini, Warga Diimbau Pakai Masker
Kualitas udara Jakarta masuk kategori tidak sehat dengan AQI 161 pada Senin pagi. IQAir mencatat konsentrasi PM2,5 mencapai 69,4 mikrogram per meter kubik. Kualitas udara Jakarta masuk kategori tidak sehat dengan AQI 161 pada Senin pagi. IQAir mencatat konsentrasi PM2,5 mencapai 69,4 mikrogram per meter kubik.
Yusuf Abdillah - Senin, 16 November 2026
Kualitas Udara Jakarta Tidak Sehat Hari Ini, Warga Diimbau Pakai Masker
Berita Foto
Promosikan Produk UMKM, Finalis Kartini BISA Gelar Bazar Karya
Finalis program Kartini BISA (Kartini Bikin Usaha) melakukan transaksi digital saat menjual produk usahanya di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Didik Setiawan - Sabtu, 14 November 2026
Promosikan Produk UMKM, Finalis Kartini BISA Gelar Bazar Karya
Berita Foto
MPR Ungkap Sidang Paripurna Pelantikan Wapres pada 2 Desember 2026
Ketua MPR Ahmad Muzani memberikan keterangan pers seusai rapat gabungan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 13 November 2026
MPR Ungkap Sidang Paripurna Pelantikan Wapres pada 2 Desember 2026
Berita Foto
Tren Positif, Jumlah Pengguna Angkutan Umum Jakarta Meningkat
Penumpang berjalan di atas Jembatan enyebrangan Orang (JPO) di Stasiun Palmerah, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 12 November 2026
Tren Positif, Jumlah Pengguna Angkutan Umum Jakarta Meningkat
Indonesia
Gaji Seluruh PPPK Bakal Ditanggung APBN
Skema pembiayaan tersebut, menjadi salah satu poin penting yang selama ini diperjuangkan Komisi II DPR RI, mengingat kepastian penghasilan merupakan kebutuhan mendasar bagi tenaga PPPK.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 12 November 2026
Gaji Seluruh PPPK Bakal Ditanggung APBN
Bagikan