Wisnu Cipto
MerahPutih.com – Bertepatan dengan momentum 20 tahun reformasi, Indo Barometer merilis survei nasional bertajuk “Evaluasi 20 Tahun Reformasi”. Survei ini memotret bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap perjalanan demokrasi sejauh ini.
Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari mengungkapkan mayoritas publik 79,1 persen menilai negara Indonesia bergerak ke arah yang benar. "Yang menilai Indonesia sedang bergerak ke arah yang salah sebanyak 11,7 persen,“ kata dia, saat memaparkan hasil survei di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, Minggu (20/5).
Menurut Qodari, lima alasan publik berpendapat demokrasi merupakan sistem terbaik antara lain, adanya kebebasan berpendapat, melahirkan pemimpin yang berkualitas, rakyat bebas memilih, langsung, umum dan rahasia, dan dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat.
Lima alasan utama public yang berpendapat demokrasi bukan sistem terbaik antara lain, karena melahirkan banyak KKN, demokrasi belum baik, perpecahan di masyarakat, tidak sesuai dengan sila ke-4 Pancasila, dan kebablasan berpendapat.
“Mayoritas publik 69.9 persen menyatakan puas atau cukup puas terhadap jalannya demokrasi di Indonesia. Alasannya, karena demokrasi melahirkan pemimpin berkualitas, kebebasan berpendapat, demokrasi berjalan baik, pemimpin tidak bisa otoriter dan pendidikan politik di masyarakat," tutur dia.
PR Reformasi
Sedangkan, 19,5 persen publik menyatakan tak puas dengan jalannya demokrasi. Adapun alasan utama mereka demokrasi melahirkan kebablasan berpendapat, semakin banyak isu SARA, semakin banyak korupsi, banyak pelanggaran dan kecurangan serta fanatisme agama dan politik.
Meski demikian, lanjut Qodari, ada lima permasalahan penting di Indonesia yang banyak dipersepsikan publik yakni perekonomian rakyat, sulitnya lapangan pekerjaan, KKN, harga kebutuhan pokok yang mahal, dan tingkat kemiskinan.
Profesor riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris berpendapat, banyak hal positif yang telah dicapai bangsa ini selama 20 tahun reformasi. Menurut dia, banyak ahli mengakui bahwa demokrasi Indonesia cenderung stabil.
Muncul Inkonsistensi
Haris menilai, demokrasi Indonesia jauh lebih baik dibanding negara lain yang mengalami gelombang ketiga demokratisasi seperti Filipina dan Thailand. Meski demikian, banyak ahli sependapat bahwa demokrasi Indonesia mengalami stagnan.
Meskipun Indonesia memiliki institusi politik yang lengkap, reformasi politik masih ambigu dan mengalami tambal sulam. "Misal DPD lembaga yang dipilih secara pemilu tidak jelas statusnya. Ini menjadi faktor sebab DPD fungsinya enggak jelas," ujar Haris.
Begitu juga soal inkonsistensi, di satu sisi ingin memperkuat presidensil namun di sisi yang lain kekuatan presiden dipreteli. Hal tersebut mencolok pada masa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dimana ketegangan presiden dan parlemen tinggi sekali.
"Demokrasi kita cukup baik tapi baiknya itu dalam konteks kebebasan sipil di satu pihak dan hak politik di pihak lain," terangnya.
Meski demikian, kata Haris, saat ini kebebasan sipil mulai merosot karena intoleransi politik itu sendiri. Dia pun menyoroti di usia reformasi yang ke 20 tahun ini, kinerja lembaga demokrasi seperti partai politik dan parlemen tidak kunjung membaik.
“Walau demokrasi stabil namun stagnan, karena pada saat yang sama dibajak oleh kekuatan oligarki disemua cabang pemerintahan sehingga dampaknya demokrasi kita stabil tapi hanya pada level demokrasi elektoral yang procedural,” tandas dia.
Sebagai informasi, survei Indo Barometer ini dilakukan sejak 15-22 April 2018. Jumlah sampel sebanyak 1.200 responden dengan margin of error sebesar 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara tatap muka responden menggunakan kuisioner. (Pon)
