Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan tetap akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada warga terdampak pandemi virus corona.
Kepastian itu disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Dia menyampaikan hal itu terkait akan diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) total pada Senin (14/9). PSBB yang diterapkan seperti awal COVID-19 melanda ibu kota itu diharapkan menurunkan tingkat penularan.
Baca Juga:
Polri-TNI Gelar Operasi Besar-besaran saat PSBB Total, Jaksa Siapkan Sanksi Pidana
"Tentang pemberian bansos tetap berjalan, bansos diberikan sesuai jadwal yang sudah disusun sampai akhir tahun," kata Anies saat konfrensi pers di akun YouTube Pemprov DKI, Jakarta, Minggu (13/9).
Para penerima bansos, mantan menteri pendidikan dan kebudayaan (mendikbud) ini menuturkan, yakni mereka yang terdata di Pempro DKI Jakarta.
"Penerima bantuan ini sesuai data yang sudah ada seperti yang selama ini berjalan jumlahnya 2.460.000 keluarga rentan (miskin) yang ada di Jakarta insyaallah dilakukan sampai Desember 2020," ujarnya.
Pembiayaan bansos sendiri disebut dilakukan melalui APBN, Kememsos, dan APBD. Sedangkan pendistribusian melalui PD Pasar Jaya.
Sebelumnya, pemerintah menerbitkan aturan baru untuk menekan penularan COVID-19 di Jakarta.
Meski bertujuan untuk membatasi pergerakan masyarakat, Anies tak membuat PSBB seketat awal masa pandemi.
Padahal, Anies awalnya mewacanakan mulai 14 September besok, PSBB akan diperketat lebih daripada ketika masa PSBB transisi. Namun ternyata, Anies tetap melakukan sejumlah pelonggaran.
Aturan baru penerapan PSBB tertuang dalam Peraturan Gubernur nomor 88 tahun 2020 yang diterbitkan hari ini. Aturan ini merevisi Pergub nomor 33 tentang pelaksanaan PSBB yang sempat diberlakukan di masa awal pandemi sejak 10 April sampai bulan Juni.
"Kita memasuki fase pembatasan yang berbeda dari masa transisi kemarin," ujar Anies.
"Prinsipnya dalam masa PSBB yang berlaku di Jakarta sejak tanggal 10 April dan sampai sekarang masih berstatus PSBB," tambahnya.
Dalam aturan ini, Anies hanya mengizinkan 11 sektor yang dianggap penting untuk beroperasi, sama seperti aturan PSBB awal pandemi.
Namun kali ini bedanya, selain 11 sektor itu, perkantoran boleh dibuka dengan syarat maksimal kapasitas 25 persen.
"Apabila sebagian pegawai harus bekerja di kantor, maka pimpinan tempat kerja harus bisa membatasi paling banyak 25 persen pegawai berada dalam tempat kerja dalam waktu bersamaan," kata Anies.
Selain itu, Anies juga tidak membicarakan sama sekali soal pembatasan pergerakan orang keluar-masuk Jakarta. Pada masa awal PSBB, ada aturan surat izin keluar masuk (SIKM) Jakarta yang berlaku di seluruh Jabodetabek.
Ia hanya membatasi kapasitas di kendaraan pribadi dan angkutan umum. Jam operasional juga akan disesuaikan nantinya.
"Kemudian ada pembatasan frekuensi layanan dan armada. Lalu transportasi darat, kereta, dan kapal penumpang juga diatur dengan pembatasan jumlah penumpang per kendataannya," jelasnya.
Baca Juga:
Anies Dipastikan Tak Langkahi Pemerintah Pusat Terapkan PSBB Total
Lalu, pasar dan mal masih boleh dibuka, tidak seperti PSBB awal pandemi. Seluruh tempat harus menerapkan protokol pencegahan penularan corona.
"Tapi restoran, rumah makan, kafe yang berada di dalamnya hanya boleh menerima pesan antar dan bawa pulang," jelas dia.
Selain itu, sekolah dan tempat hiburan seluruhnya masih ditutup.
Demikian juga dengan ojek online yang masih boleh mengangkut penumpang.
"Motor berbasis aplikasi diperbolehkan mengangkut barang dan penumpang dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat," pungkasnya. (Knu)
Baca Juga:
