2 Faktor yang Bikin PAN Yakin Demokrat Merapat ke Koalisi Prabowo

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 15 September 2023
2 Faktor yang Bikin PAN Yakin Demokrat Merapat ke Koalisi Prabowo

Partai Demokrat. ANTARA/Wikipedia.org/pri.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Satu partai lagi dikabarkan akan bergabung mendukung bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto.

Waketum PAN Viva Yoga Mauladi berharap, partai tersebut adalah Demokrat.

"PAN berharap dan akan bergembira jika Partai Demokrat dapat bekerja sama atau bergabung di Koalisi Indonesia Maju (KIM)," kata Viva kepada wartawan di Jakarta, Jumat (15/9).

Baca Juga:

Antara Ganjar dan Prabowo, Kader Demokrat Yakin Pilihan AHY Tak Akan Salah

Viva menyebut, sebenarnya mudah menebak partai mana yang akan bergabung dengan KIM.

Adapun terkait Demokrat, Viva menyertakan beberapa pertimbangan.

Alasannya, pertama dari sisi platform partai relatif tidak berbeda sehingga akan memudahkan dalam mensinergikan kekuatan bersama.

"Apalagi PD, PAN, dan Gerindra di pilpres sebelumnya pernah dalam satu perjuangan di koalisi," ucapnya.

Baca Juga:

Demokrat Desak Heru Budi Realisasikan Gaji PJLP DKI UMP 2023

Faktor lain Demokrat baiknya bergabung dengan KIM lantaran memiliki konstituen tersendiri.

Dampaknya tak terjadi irisan suara dan mampu memperkuat dukungan ke Prabowo.

"Kedua, akan memperluas basis dukungan Pak Prabowo karena masing-masing memiliki basis konstituen sendiri sehingga jika bergabung akan menambah kekuatan dan memperbesar suara di Pilpres," sambungnya. (Knu)

Baca Juga:

Kata Kunci Arah Koalisi Partai Demokrat: 'Wo'

#Partai Demokrat #Pemilu 2024 #Pilpres 2024 #Partai Politik
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Ketua IM57+ Institute periode 2021-2024 ini menilai, usulan KPK tersebut memiliki dasar yang kuat, baik secara teori maupun praktik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Indonesia
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Negara memberikan ruang kemandirian bagi partai politik untuk mengatur kehidupan organisasinya sendiri.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Bagikan