Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 11 penyelenggara negara hingga 20 Januari 2020.
"Ada enam menteri, empat wakil menteri, dan satu kepala badan yang masih kami tunggu pelaporan LHKPN-nya," ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Rabu (4/12).
Baca Juga:
Dari 11 orang ini, ada yang sudah memasukkan draf. Ia berharap dalam waktu tidak terlalu lama laporan sudah disampaikan.
"Karena batas waktunya adalah 20 Januari 2020, tentu kami harap pelaporan LHKPN itu bisa disampaikan," jelas Febri.
Baik menteri maupun wakil menteri yang belum menyampaikan LHKPN tersebut sebagian besar berasal dari pihak swasta.
"Kami memahami. Kalau memang ada kendala, KPK sangat terbuka sebenarnya untuk memberikan pendampingan dan juga membantu proses pelaporan LHKPN itu," ucap dia.
Penyampaikan LHKPN saat ini sudah jauh lebih mudah karena menggunakan sistem elektronik. Para penyelenggara negara dapat mengakses website https://elhkpn.kpk.go.id/. Di sana juga disediakan video penjelasan LHKPN dan video tutorial.
Baca Juga:
FPI Tuding Ada Pelanggaran HAM Dibalik Pencekalan Habib Rizieq
Selain itu, kata dia, jika masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi "call center" KPK melalui telepon di 198 dan juga dapat datang ke pelayanan LHKPN di KPK.
"Kami akan mendampingi proses pelaporan tersebut," ungkap Febri. (*)
