MerahPutih.com - Pemerintah berharap, persoalan pandemi tidak sampai diperkeruh dengan polemik terkait kehalalan vaksin, yang saat ini masih dalam proses uji klinis.
“Hal itu bisa menimbulkan gejolak di masyarakat yang concern pada status halal vaksin. Pesan Wapres, jangan sampai problem pandemi ini diperkeruh oleh polemik kehalalan vaksin,” kata Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi.
Ia mengatakan, memastikan agar vaksin COVID-19 dapat dengan aman diberikan kepada masyarakat, Wapres meminta berbagai lembaga sertifikasi halal untuk proaktif dalam melakukan sertifikasi kehalalannya.
Baca Juga:
Ini Sejumlah Vaksin yang Dikembangkan di Indonesia
“Wapres menekankan proses pemeriksaan pemenuhan standar halal vaksin harus berjalan seiring dengan tahapan uji klinis dan produksi, sehingga tidak mengganggu jadwal vaksinasi,” tambahnya.
Selain memastikan proses halal tidak menghambat uji klinis, produksi, dan distribusi vaksin, Wapres lanjut ia, memastikan vaksin yang beredar jangan sampai belum bersertifikat halal.
Pemerintah menyiapkan pendanaan sebesar Rp5 triliun tahun ini untuk penyediaan vaksin COVID-19 yang saat ini masih dalam tahap uji klinis. Anggaran tersebut, untuk penyediaan vaksin sebesar 30-40 juta dosis di PT Bio Farma di tahun ini. Lalu, tahun depan atau 2021, rencananya akan disiapkan Rp40 triliun sampai Rp50 triliun.
Bio Farma dan Sinovac Biotech tengah melakukan uji klinis fase ketiga vaksin COVID-19, yang melibatkan 1.600 orang. Targetnya,vaksin sudah mulai bisa diproduksi pada Oktober mendatang dengan kapasitas 10 juta dosis per bulan dan hingga akhir tahun akan memproduksi 40 juta dosis. Kapasitas produksi pengembangan vaksin diharapkan mencapai 120 juta dosis per tahun.
Baca Juga:
Ini Alasan Uji Coba Vaksin COVID-19 di Bandung Makan Waktu 6 Bulan