Berita

Indonesiaku

Hiburan & Gaya Hidup

Olahraga

Visual

Berita Indonesia

TKN: Jokowi Siap Dites Baca Alquran

Andika Pratama - Sabtu, 29 Desember 2018

MerahPutih.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Arya Sinulingga menyatakan, pihaknya siap memenuhi tawaran tes baca Alquran dari Ikatan Dai Aceh.

"Kita dari pihak TKN, menyatakan Pak Jokowi sangat siap menerima tawaran yang diberikan kawan-kawan Ikatan Dai Aceh," kata Arya Sinulingga, Sabtu (29/12).

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Arya Sinulingga

Dia menuturkan, sangat memahami alur pikir sehingga Ikatan Dai Aceh mengeluarkan tawaran itu. Di provinsi itu, salah satu syarat untuk bisa menjadi pemimpinnya adalah bisa membaca Alquran atau mengaji.

"Kita yakin Pak Jokowi siap dan menyatakan kesiapannya untuk menerima ajakan dan undangan dari kawan-kawan Ikatan Dai Aceh. Intinya siap," tandasnya.

Melanjutkan, Arya menegaskan kesiapan pihaknya adalah bentuk penghormatan bagi masyarakat Aceh yang dikenal sangat menjunjung ajaran dan melandaskan semuanya dari agama Islam.

"Bahkan kalau kubu Prabowo meminta, misalnya, dibuat tertutup dan hanya didengarkan oleh para juri, itupun kita bersedia," ucap Arya.

Sebelumnya, Dewan Ikatan Dai Aceh mengusulkan adanya tes baca Alquran bagi kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Tantangan itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Ikatan Dai Aceh, Tgk Marsyuddin Ishak di Banda Aceh, Sabtu (29/12).

Presiden Jokowi menjawab wartawan di sela-sela peninjauan ke lokasi terdampak bencana tsunami, di Carita, Pandeglang, Banten, Minggu (24/12) pagi. (Foto: Setpres)

"Untuk mengakhiri polemik Keislaman capres dan cawapres, kami mengusulkan tes baca Al-quran kepada kedua pasangan calon," kata Tgk Marsyuddin.

Pihaknya berencana mengundang kedua pasangan calon untuk mengikuti uji mampu membaca Al-quran. Tes membaca Al-quran akan digelar di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh pada 15 Januari 2019.

Namun demikian, kata Marsyuddin tes membaca Alquran tidak mempengaruhi keputusan KPU. Namun sebagai langkah awal untuk mengakhiri politik identitas yang sudah telanjur terjadi. (Fdi)

Baca Artikel Asli