Berita

Indonesiaku

Hiburan & Gaya Hidup

Olahraga

Visual

Berita Indonesia

Tak Cukup Wacana, DPR Desak Indonesia Ambil Langkah Konkret Hadapi Konflik Global

Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 22 April 2026

MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menegaskan bahwa Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan wacana dalam merespons konflik global yang terus memanas.

Ia menilai pemerintah perlu menunjukkan langkah konkret guna meminimalkan dampak dari berbagai konflik internasional yang hingga kini belum mereda.

Hal tersebut disampaikan merespons situasi global, mulai dari Perang Rusia-Ukraina hingga ketegangan di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat.

"Indonesia harus terus mendorong solusi permanen bagi konflik global, sehingga tidak hanya berhenti pada wacana, tetapi benar-benar menghasilkan perdamaian," kata Dave di Jakarta, Rabu (22/4).

Baca juga:

DPR RI Desak Kemendagri Pastikan Pemda Layani Masyarakat dengan Baik di Tengah Geopolitik Global Memanas

Dave menuturkan bahwa konflik global tidak hanya berdampak secara langsung, tetapi juga memunculkan ancaman perang hibrida yang perlu diwaspadai.

Ia mengingatkan bahwa meskipun konflik terjadi jauh dari Indonesia, dampak lanjutan tetap bisa dirasakan, termasuk di kawasan Laut Cina Selatan yang strategis dan dekat dengan wilayah nasional.

Di tengah dinamika global, Dave menekankan pentingnya Indonesia tetap konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif.

Menurutnya, Indonesia harus mampu menjaga keseimbangan hubungan dengan China sebagai mitra dagang utama, sekaligus tetap menjalin kerja sama dengan Amerika Serikat dan Eropa dalam bidang teknologi dan ekonomi.

“Jadi hubungan harus tetap seimbang," kata dia.

Baca juga:

Industri Tekstil Terdampak, Harga Bahan Baku Melonjak 40 Persen Akibat Krisis Geopolitik

Ia juga menyoroti dampak konflik global terhadap sektor ekonomi, khususnya lonjakan harga minyak dunia yang berpotensi memengaruhi stabilitas nasional.

Meski demikian, Dave mengapresiasi langkah pemerintah yang dinilai mampu menjaga stabilitas melalui kebijakan fiskal.

"Pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM, mampu menahan dampak kenaikan harga minyak dengan pengelolaan APBN," tutup Dave. (Knu)

Baca Artikel Asli