Syafruddin Prawiranegara ‘Sang Pemimpin Darurat’ Kembalikan Mandat ke Sukarno

Rabu, 13 Juli 2022 - P Suryo R

PADA masa awal kemerdekaan, Indonesia harus menghadapi beberapa ujian yang cukup berat salah satunya adalah serangan umum Belanda yang kedua pada tanggal 19 Desember 1948. Ketika para pemimpin bangsa seperti Bung Karno dan Bung Hatta tertangkap dan diasingkan, para tokoh nasional lainnya tetap berupaya menggerakkan roda pemerintahan Indonesia sehingga terbentuklah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).

PDRI dibentuk di Bukit Tinggi, Sumatera Barat dan diketuai oleh Mr. Syafruddin Prawiranegara (ditulis juga Sjafruddin Prawiranegara) yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Kemakmuran serta wakilnya adalah Mr. Teuku Muhammad Hasan yang pada waktu itu menjabat sebagai Gubernur Sumatera.

Baca Juga:

Pembangunan Rel Kereta Pertama di Pulau Jawa

pdri
Presiden Sukarno menunjuk Syafruddin Prawiranegara sebagai penjabat sementara Presiden dalam pemerintahan darurat. (Foto: Wikimedia/Otonomi)

PDRI dibentuk tepat ketika adanya serangan Agresi Militer Belanda kedua tetapi inisiatif pembentukan ini diawali oleh Mr. Sjafruddin beserta beberapa tokoh nasional lainnya yang berada di Sumatera. Sebenarnya, Presiden Sukarno ketika itu juga telah mengirimkan telegram mengenai pembentukan pemerintahan darurat. Sayangnya telegram tidak sampai kepada Mr. Syafruddin. Meski demikian, ternyata isi telegram tersebut pun menunjuk Mr. Syafruddin sebagai penjabat sementara Presiden dalam pemerintahan darurat.

Statusnya sebagai ketua PDRI berakhir ketika perjanjian Roem – Royen yang disepakati oleh Belanda dan Indonesia disahkan pada tanggal 1 Juli 1949 tercapai. Dalam perjanjian tersebut diperintahkan agar semua tawanan politik yang diasingkan oleh Belanda dilepaskan tanpa syarat dan dikembalikan ke Yogyakarta, maka pada tanggal 13 Juli 1949 Presiden RI Ir. Sukarno dan Moh. Hatta kembali ke Yogyakarta.

Pada 13 Juli 1949 juga diadakan sidang kabinet baik dari pihak PDRI dan RI yang berakhir pada penyerahan mandat kembali dari Mr. Syafruddin Prawiranegara selaku ketua PDRI kepada Presiden RI Ir. Sukarno. Dengan demikian berakhirlah pemerintahan darurat yang berada di Sumatera. (DGS)

Baca Juga:

Perang Manggopoh, Bagian dari Perang Belasting di Sumatera Barat

Bagikan

Baca Original Artikel
Bagikan