Survei LIPI Ungkap Masalah Yang Akan Muncul di Pilpres 2019

MerahPutih.Com - Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menggelar survei ahli. Hasilnya, politisasi isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan identitas paling berpotensi menghambat pelaksanaan Pemilu 2019.

Kepala P2P LIPI Firman Noor mengatakan, ada beberapa problem yang dinilai dapat berpotensi menghambat penyelenggaraan Pemilu 2019, seperti politisasi SARA dan identitas, konflik horizontal antar pendukung calon dan gangguan keamanan.

"Politisasi SARA dan identitas adalah kondisi politik yang paling berpotensi menghambat penyelenggaraan Pemilu serentak 2019," kata Firman di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (7/8).

Kondisi kebebasan sipil di Indonesia, kata dia, khususnya dilihat dari aspek kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, dan kebebasan berkeyakinan atau beribadah telah dinilai baik oleh ahli.

"Namun, pada aspek bebas dari diskriminasi, sebesar 46 persen responden ahli menilai masih buruk," ujar Firman.

Sementara, terkait pemenuhan hak politik warga negara yakni hak memilih dan dipilih, mayoritas ahli menilai sudah berjalan dengan baik. Namun, 56 persen responden ahli menilai partisipasi maayarakat dalam penyusunan kebijakan masih sangat buruk.

Menurut Firman, dalam konteks penyelenggaraan pemilu, para ahli memberikan penilaian positif untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Meski demikian, para ahli menyatakan ada beberapa problem yang berpotensi muncul pada Pilpres 2019.

"Beberapa masalah yang berpotensi muncul pada Pemilu 2019 antara lain, politik uang, sengketa hasil pemilu, ketidaknetralan birokrasi, tidak menggunakan hak suara, intimidasi dalam pemilu, dan penggunaan kekerasan dalam Pemilu," kata Firman.

Lebih lanjut Firman menambahkan, dalam konteks politik yang lebih besar yakni demokrasi di Indonesia, ada beberapa problem yang dinilai berpotensi menghambat konsolidasi demokrasi.

"Politisasi SARA dan identitas, kinerja partai politik yang buruk, polarisasi masyarakat, dan oligarki," pungkas Firman.

Survei yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI ini digelar pada April-Juli 2018. Survei ini melibatkan 145 ahli politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam.

Survei P2P LIPI ini menggunakan teknik non-probability sampling dengan teknik purposive sampling, dimana sampel sumber data (ahli) dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria tertentu.(Pon)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Buntut Ketegangan Diplomatik, Saudi Akan Pindahkan 12 Ribu Mahasiswa dari Kanada