Berita

Indonesiaku

Hiburan & Gaya Hidup

Olahraga

Visual

Berita Indonesia

Sudah 60 Tahun, UU Keselamatan Kerja Diusulkan Direvisi

Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 22 November 2026

MerahPutih.com - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dinilai perlu diperbarui atau revisi agar sesuai dengan perkembangan dunia kerja dan kebutuhan perlindungan pekerja saat ini. Usulan revisi tersebut dilakukan usai Komisi IX DPR RI kunjungan kerja spesifik di Akademi Teknik Mesin Industri (ATMI) Solo.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI, Nihatayatul Wafiroh, mengatakan regulasi yang telah berlaku lebih dari lima dekade tersebut dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan sektor industri.

Kami melihat regulasi yang telah berlaku lebih dari lima dekade tersebut dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan sektor industri sehingga perlu direvisi,

katanya.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah ketentuan sanksi bagi pelanggaran keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang dinilai belum komprehensif.

Baca juga:

Kapolri Perintahkan Kabareskrim dan Kapolda Berantas Calo Tenaga Kerja

Undang-undang K3 kita ini sudah ada sejak tahun 1970 dan belum diubah hingga sekarang. Sudah 60 tahun undang-undang kita belum berubah, sehingga sudah tidak bisa mengakomodasi kepentingan-kepentingan dan perkembangan yang ada sekarang,

kata Nihatayatul.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi IX DPR RI mendengarkan masukan dari perwakilan serikat pekerja, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), serta pihak ATMI. Rombongan juga meninjau langsung penerapan K3 di lingkungan pendidikan dan pelatihan, termasuk kondisi fasilitas, lantai, serta penggunaan pakaian kerja peserta didik.


Nihatayatul mengatakan kunjungan kerja dilakukan di tiga daerah, yakni Surakarta, Yogyakarta, dan Semarang. Di Surakarta, ATMI menjadi salah satu lokasi yang dikunjungi untuk melihat keterkaitan pendidikan, pelatihan, dan kegiatan produksi sekaligus memperoleh gambaran penerapan K3 di lapangan.


Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani, menambahkan pembahasan tersebut karena perlindungan pekerja perlu mencakup aspek yang lebih luas dari sekadar jaminan sosial dan keselamatan teknis. Menurutnya, lingkungan kerja juga harus terbebas dari perundungan, intoleransi, serta kekerasan.

Lebih dari itu, kami menekankan untuk memastikan lingkungan kerja yang baik dan sehat, tidak hanya dari sisi tekniknya atau operasionalnya, tetapi juga ada anti perundungan, anti intoleransi, anti kekerasan di dalam dunia kerja atau dunia industri,

ujar Astrid.


Astrid berharap perlindungan pekerja dapat menjangkau seluruh sektor industri di Kota Surakarta melalui kolaborasi pemerintah, perusahaan, organisasi pekerja, dan pemangku kepentingan lainnya.


“Pemerintah Kota Surakarta selama ini juga telah berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam upaya memberikan perlindungan kepada pekerja,” pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah).

Baca Artikel Asli