Selain Yudhistira, Penerbit Ini Sebut Yerusalem Ibu Kota Israel
Jumat, 15 Desember 2017 -
MerahPutih.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah menggali keterangan dari pihak penerbit buku Yudhistira terkait pencantuman Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Hasilnya, PT Yudistira mengaku memperoleh data dari world population sheet, 2010.
Usai meminta keterangan dari pihak terkait, KPAI kembali menerima laporan yang sama, tetapi berbeda penerbit. Kali ini penerbit tersebut adalah Intan Pariwara.
"Para pelapor mengirimkan foto berupa sampul buku, halaman awal buku yang menyebutkan tahun terbit, penerbit, diperbanyak/dicetak, nama penulis, serta halaman buku materi negara-negara Asia," kata Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti dalam keterangan tertulis yang diterima Merahputih.com di Jakarta, Jumat (15/12).
Menurutnya, dalam buku IPS kelas VI yang dicetak oleh Intan Pariwara pada tabel negara-negara Asia Barat yang berjumlah 19 negera seperti Arab Saudi, Irak, Iran, Yaman, dan lain-lain termasuk Israel.
Kemudian, dalam tabel tersebut ada kolom wilayah besar seperti Asia Selatan, Asia Barat, Asia Tengah, dan sebagainya, kemudian nama negara dan ibu kota negara.
"Di tabel Asia Barat itulah tertulis di kolom negera Israel dan di kolom ibu kota Yerusalem," katanya.
Sedangkan dalam buku IPS kelas VI yang dicetak oleh Yudhistira, pada bahasan negara-negara di Benua Asia, ada tabel negara-negara di Benua Asia. Tabel tersebut terdiri atas tiga kolom yaitu kolom nomor, nama negara, dan nama ibu kota negara.
"Nama negara diurut sesuai abjad, negara Israel pada urutan nomor 7 dan di kolom ibu kota tertulis Yerusalem. Sedangkan Negara Palestina di urutan no 12 dengan ibu kota hanya diisi tanda strip (-) alias kosong," imbuh dia.
Uniknya, lanjut Retno, kedua buku tersebut ditulis oleh penulis yang sama, yaitu Irawan Sadad Sadiman dan Shandy Amalia.
"Pada sampul kedua buku tersebut tertulis Buku IPS kelas VI Sekolah Dasar (SD) /Madrasah Ibtidaiyah (MI) dengan logo tertulis 'sesuai standar isi 2006' dan logo 'buku bse' (buku sekolah elektronik)," katanya.
Terkait hal itu, KPAI berencana melakukan koordinasi dengan pihak Kemendikbud selaku pihak penilai penerbitan buku.
"Kita akan lakukan koordinasi dengan pihak Kemendikbud untuk mencari solusi bersama," tandasnya. (Fdi)
