Sejumlah Ormas Demo Soal Konflik Pulau Rempang, Akses Menuju Istana Negara Ditutup
Rabu, 20 September 2023 -
MerahPutih.com- Sejumlah ormas yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) akan menggelar demonstrasi bertajuk "Aksi 209 Bela Rempang" pada Rabu (20/9).
Rencananya, demonstrasi dimulai pukul 12.30 WIB. Polisi memastikan bakal mengamankan aksi demonstrasi itu.
Baca Juga:
Penanganan Masalah Pulau Rempang Dinilai Tidak Ada Unsur Pelanggaran HAM
"Untuk di Patung Kuda kita siapkan personel 10 SSK, kurang lebih seribu personel," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin saat dihubungi.
Komarudin menuturkan, pihaknya juga menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar Patung Kuda. Nantinya, Jalan Merdeka Barat atau menuju Istana Negara ditutup.
"Konsep sama dari arah selatan kita arahkan ke Merdeka Selatan dan Budi Kemuliaan, kemudian dari arah Gajah Mada diarahkan ke Tomang dan Juanda," jelasnya.
Komarudin mengimbau peserta aksi yang hendak melakukan demonstrasi untuk tertib, termasuk taat berlalu lintas.
"Setiap orang diharapkan mematuhi setiap aturan apakah itu terkait dengan berlalu lintas dan juga untuk penyampaian pendapat di muka umum. Sehingga aktivitas masyarakat ibu kota tetap bisa berjalan meskipun ada beberapa titik yang harus dialihkan," terangnya.
Baca Juga:
Anggota DPR Minta Pemerintah Moratorium PSN Rempang Eco City
Sekedar informasi, rencana pembangunan proyek strategis nasional di Pulau Rempang telah memicu konflik agraria antara negara dengan warga.
Proyek itu sesuai Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 dan ditargetkan bisa menarik investasi hingga Rp381 triliun pada tahun 2080.
Berdasarkan situs Badan Pengusahaan (BP) Batam, proyek ini akan memakan 7.572 hektare lahan Pulau Rempang atau 45,89 persen dari keseluruhan lahan pulau Rempang yang memiliki luas sebesar 16.500 hektare.
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah bakal tetap mempercepat pembangunan Rempang Eco City di tengah konflik warga dengan aparat. (Knu)
Baca Juga:
DPR Desak Pemerintah Klarifikasi Status Tanah di Pulau Rempang
