MerahPutih.com - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, mengakui keterbatasan personel masih menjadi kendala dalam pengawasan tindak kejahatan jalanan seperti begal dan penjambretan di Jakarta.
Belakangan ini, masyarakat menyoroti maraknya kasus penjambretan di sejumlah wilayah ibu kota yang dinilai meresahkan.
Satriadi menjelaskan patroli rutin sebenarnya terus dilakukan setiap hari, khususnya di wilayah yang dianggap rawan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Namun, luasnya wilayah Jakarta membuat pengawasan belum bisa menjangkau seluruh titik secara maksimal.
"Dalam setiap giliran jaga, anggota selalu berpatroli ke wilayah-wilayah yang dianggap rawan gangguan keamanan dan ketertiban. Jadi patroli itu rutin dilakukan setiap hari sebagai langkah pencegahan," kata Satriadi kepada wartawan, Jumat (22/5).
Baca juga:
Jambret WN Jerman di Pasar Baru Ditangkap, Polisi Ringkus 3 Pelaku termasuk Penadah
Penjambretan Terjadi Sangat Cepat
Meski patroli rutin dilakukan, Satriadi mengakui aksi penjambretan umumnya berlangsung sangat cepat sehingga sulit dicegah langsung di lapangan.
Menurutnya, pelaku biasanya langsung melarikan diri usai beraksi dan baru dapat dilacak apabila terekam kamera pengawas atau CCTV.
"Namun memang wilayah Jakarta cukup luas. Sementara kasus penjambretan biasanya berlangsung sangat cepat. Pelaku langsung beraksi lalu kabur, sehingga cukup sulit dideteksi kalau tidak tertangkap kamera atau CCTV. Kalau ada rekaman CCTV biasanya bisa lebih mudah dilacak," ujarnya.
Ia mencontohkan kasus penjambretan telepon genggam milik seorang warga negara asing di kawasan Bundaran Hotel Indonesia.
Menurut Satriadi, korban saat itu sedang memegang ponsel sebelum akhirnya dijambret pelaku yang langsung melarikan diri dari lokasi.
"Karena itu kami juga mengimbau masyarakat untuk lebih waspada menjaga barang-barang pribadinya. Seperti kasus di kawasan HI misalnya, korban sedang memegang telepon genggam lalu tiba-tiba dijabret dan pelaku langsung melarikan diri," tuturnya.
Baca juga:
Kapolsek Berharap Jambret WNA di Bundaran HI Cepat Tertangkap
Satpol PP Andalkan Kolaborasi dengan Tiga Pilar dan Warga
Dalam rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya, persoalan minimnya personel Satpol PP juga sempat menjadi sorotan.
Kondisi tersebut dinilai memengaruhi pola pengamanan di lapangan, termasuk sistem kerja shifting yang panjang.
Satriadi tidak menampik jumlah personel Satpol PP masih terbatas. Karena itu, pengamanan diperkuat melalui koordinasi dengan unsur Tiga Pilar hingga masyarakat.
Ia menyebut keterlibatan warga terus didorong melalui pengaktifan kembali sistem keamanan lingkungan atau siskamling di sejumlah wilayah.
Walaupun jumlah personel terbatas, kami tetap berupaya maksimal dengan melibatkan unsur TNI, Polri, Satlinmas, dan masyarakat agar keamanan lingkungan tetap terjaga bersama,
Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Satriadi Gunawan.
Usulan Penambahan Personel
Terkait sorotan soal keamanan Jakarta yang belakangan ramai diperbincangkan, Satriadi menegaskan tindak kriminal seperti penjambretan merupakan ranah kepolisian.
Meski begitu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap memberi perhatian terhadap kondisi keamanan masyarakat.
"Tetap menjadi perhatian Pak Gubernur bahwa Satpol PP juga harus ikut membantu menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan kondusif. Karena itu kami terus memperkuat jajaran di wilayah dan meningkatkan keterlibatan masyarakat," katanya.
Baca juga:
Bundaran HI Mencekam Gara-Gara WNA Kena Jambret, Jakarta Terancam Gagal Jadi Kota Global?
Soal kemungkinan penambahan personel, Satriadi mengatakan usulan tersebut sudah disampaikan kepada DPRD DKI Jakarta.
Namun, realisasinya masih bergantung pada kemampuan keuangan daerah dan keputusan pemerintah.
"Usulan penambahan personel sebenarnya sudah kami sampaikan, termasuk saat rapat di Komisi A DPRD DKI. Namun semuanya kembali bergantung pada kondisi keuangan daerah dan persetujuan lebih lanjut dari pemerintah," pungkasnya. (Asp)