Ribuan Petani Minta Jokowi Segera Jalankan Reformasi Agraria
Selasa, 29 September 2015 -
MerahPutih Megapolitan - Ribuan petani dari berbagai daerah di tanah air melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Istana Negara. Di depan Istana Negara mereka menagih janji manis Presiden Joko Widodo saat masa kampanye dalam pemilu presiden (Pilpres) tahun 2014 silam.
Massa juga mengutarakan sejumlah persoalan pelik yang dihadapi di daerah, salah satunya persoalan reformasi agraria. Di banyak tempat petani kerap berselisih paham dengan perusahaan-perusahaan besar dalam mengelola tanah. Tidak jarang perselisihan tersebut berujung kepada tindakan kekerasan. Umumnya yang menjadi korban adalah para petani.
Sapei Rusin koordinator aksi menjelaskan ada ribuan kasus konflik agraria yang terjadi di tanah air. Konflik-konflik tersebut bakal tetap langgeng jika pemerintah tidak serius menuntaskannya.
Persoalan semakin pelik ketika terjadi liberalisasi agraria. Perusahaan-perusahaan besar dengan kekuatan kapital berhasil merebut tanah-tanah milik petani. Atas nama investasi pemerintah juga memberikan kemudahan kepada mereka.
"Pemerintah pusat nantinya hanya akan jadi calon dari investor," katanya saat berorasi di depan Istana Negara, Selasa (29/9).
Massa juga berteriak dan meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera menjalankan program reformasi agraria yang bersumber pada UUD 1945 dan UUPS No. 5 tahun 1960.
"Tanah untuk rakyat dan segera jalankan reformasi agraria," teriak demonstran.
Di tepi lain Menteri Agraria dan Tata Ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ferry Mursyidan Baldan menerima perwakilan pengunjuk rasa di kantor staf Kepresidenan. Pertemuan tersebut juga dihadiri Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.
Usai pertemuan Teten menjelaskan ada banyak hal yang disampaikan perwakilan demonstran.
Namun hal paling penting disampaikan pengunjuk rasa adalah soal reformasi agraria dan pembagian ulang sembilan juta lahan hektare. Ia memastikan kedua persoalan tersebut akan diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya, sehingga konflik agraria tidak kembali terulang.
Sementara itu Menteri Ferry memastikan akan melakukan audit dan kontrol kepada perusahaan-perusahaan besar yang sudah diberikan izin pemerintah untuk mengelola lahan. Ia juga meminta kepada para perusahaan tersebut agar maksimal menggunakan lahan yang sudah diizinkan pemerintah.
"Dalam prinsip reformasi agraria memang kita tidak mau mencabut penghidupan orang yang basisnya adalah tanah," kata Ferry.
BACA JUGA:
