MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dan DPRD DKI Jakarta menyetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 dalam Rapat Paripurna, di Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (30/11).
Adapun APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 89,08 triliun. Besaran APBD Tahun Anggaran 2019 ini meningkat sebesar 7,00 persen dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 83,26 triliun.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengapresiasi Anggota DPRD DKI Jakarta, atas penetapan APBD 2019 ini sesuai jadwal. Ia pun menyampaikan, penyetujuan APBD ini dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dari aspek penganggaran, pelaksanaan dan pengawasannya, serta melanjutkan berbagai program strategis pembangunan dengan lebih efektif dan efisien.
Dengan tuntasnya fase perencanaan ini, Anies berharap program-program di tahun depan bisa selesai tepat waktu sesuai yang telah direncanakan.
"Satu fase sudah selesai, fase perencanaan sudah tuntas, sekarang mulai fase untuk pelaksanaan. Sesudah diputuskan tadi, tentu akan ada proses administratif dengan Kementerian Dalam Negeri," kata Anies di ruang rapat Paripurna DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (30/11).
Namun, secara prinsip semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang anggarannya telah ditetapkan, sudah bisa mulai proses tender lebih awal. Anies mengatakan anggaran sebesar Rp 89,08 triliun dipastikan pemanfaatannya akan digunakan untuk warga Jakarta
"Terima kasih pimpinan (Prasetyo Edi Marsudi) dan anggota DPRD yang telah bekerja untuk me-review secara lengkap rencana kerja tahun depan," tuturnya.
Adapun pemanfaatan dari diperuntukkan bagi belanja daerah, yakni mekanisme Pendataan KJP Plus. Sebab, lanjut Anies, mulai tahun 2019, pendataan KJP Plus akan dilakukan oleh UPT yang menangani pendataan masyarakat miskin di DKI Jakarta, sehingga seluruh program penanggulangan kemiskinan didasarkan atas data dari UPT tersebut.
"Termasuk di dalamnya penerima bantuan KJP Plus. Pendataan penerima bantuan KJP Plus Tahun 2018 tidak ada pembatasan selama memenuhi persyaratan sebagai penerima KJP Plus," jelasnya.
Kemudian, anggaran juga diperuntukkan bagi pengelolaan persampahan mulai dari hulu melalui pengurangan sampah dengan Bank Sampah, peningkatan TPS 3R hingga penanganan di hilir melalui optimalisasi transportasi, optimalisasi Bantar Gebang, serta dimulainya pembangunan fasilitas pengolahan sampah ITF di Sunter dan beberapa lokasi lain yang direncanakan.
Dalam rangka percepatan penyediaan ITF, selain upaya penyediaan lahan, Pemprov DKI juga membuka peluang keterlibatan peran serta dunia usaha selain mekanisme APBD secara transparan dan akuntabel. Selain itu, terhadap hal-hal yang masih menjadi kendala seperti dukungan regulasi, tipping fee, dan terus diupayakan solusinya bersama dengan pemerintah pusat.
Anies juga menyampaikan penting dan strategisnya untuk senantiasa menjaga, menumbuhkan, dan mengimplementasikan nilai-nilai semangat kemitraan antara DPRD Provinsi DKI Jakarta dengan Pemprov DKI yang telah terbina dengan baik, profesional dan proporsional selama ini.
"Pada hakikatnya merupakan landasan utama bagi kita bersama dalam memikul tanggungjawab mewujudkan Jakarta yang maju kotanya dan bahagia warganya, sesuai peran dan fungsi masing-masing," tutupnya. (Asp)