MerahPutih.com - Kegiatan rehabilitasi rumah dinas lurah-camat DKI mendapat kritikan tajam dari Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta. Sebab, anggaran yang dimasukkan ke APBD capai Rp 160 miliar.
Paling dikomentari PSI, banyak rumah dinas kepala wilayah Jakarta yang tidak ditempati, meski sudah dilakukan renovasi dengan uang rakyat.
Maka dari itu, anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana meminta, lurah dan camat harus tinggal di rumah dinasnya ketika sudah direhab. Bila tidak, ini akan disayangkan masyarakat Jakarta.
Baca Juga:
PSI Minta Anies Usut Insiden Robohnya SMAN 96 Jakarta
“Intinya harus bisa meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat,” ucap William.
William mengatakan, lurah dan camat yang tidak tinggal di rumah dinas membuat pekerjaan pelayanan masyarakat tidak maksimal. Lurah dan camat akan sulit ditemui oleh masyarakat dan kurang tanggap jika butuh turun ke wilayah.
Baca Juga:
Wagub Riza Komentari 2 Pimpinan Cabang Bank DKI Jadi Tersangka Dugaan Korupsi
Selain itu, William juga menyoroti rendahnya realisasi dari kegiatan rehab rumah dinas camat dan lurah di tahun-tahun sebelumnya. Contohnya di Jakarta Pusat pada tahun 2020 realisasi rehab rumah dinas hanya pada angka 50 lokasi dari target 80 lokasi.
“Perencanaan rehab rumah dinas juga harus matang, jangan sampai sudah dianggarkan besar tetapi realisasinya rendah seperti tahun-tahun sebelumnya,” tutup Willliam. (Asp)
Baca Juga:
Respons Bank DKI soal Penangkapan 2 Pimpinan Cabang yang Terlibat Kasus Dugaan Korupsi