PSI Minta Anies Sulap Sekolah Swasta Jadi Sentra Vaksin
Kamis, 01 Juli 2021 -
MerahPutih.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta meminta kepada Pemprov DKI untuk menyulap sekolah menjadi sentra vaksin. Hal ini seiring sudah dimulainya vaksinasi warga yang berusia 12 hingga 17 tahun.
Ketua Fraksi PSI, Idris Ahmad mengatakan, sekolah yang dirombak jadi lokasi vaksin bukan hanya negeri tapi juga swasta. Untuk itu, Gubernur Anies Baswedan harus melobi sekolah milik swasta.
Baca Juga
DKI Mulai Vaksinasi Umur 12-17 Tahun, Anies: Kita Ingin Anak-Anak Selamat
“Sekolah sudah memiliki data valid terkait anak-anak yang masuk dalam rentang usia penerima vaksin. Selain itu sekolah juga sudah memiliki jaringan komunikasi aktif dengan orang tua sehingga sosialisasi vaksinasi dapat lebih efektif,” ujar Idris di Jakarta, Kamis (1/7).
Disarankannya sekolah, karena tempat menimba ilmu itu memiliki infrastruktur yang memadai untuk dijadikan lokasi vaksinasi. Sekolah memiliki area terbuka yang luas seperti aula, lapangan olahraga, ataupun ruang kelas yang memiliki sirkulasi udara baik.
Terlebih sekolah umumnya berada dekat dengan tempat tinggal siswa dan juga dilengkapi dengan tempat parkir sehingga memudahkan mobilisasi.
“Pemprov DKI harus cepat berkoordinasi dengan sekolah, terlebih saat ini sedang libur sekolah sehingga vaksinasi anak bisa terus digenjot,” kata dia.
Pelaksanaan vaksin COVID-19 pada anak harus tetap dalam pengawasan orang tua, namun Idris menyarankan agar pelaksanaan vaksinasi anak tidak digabung dengan orang dewasa untuk meminimal resiko terpapar infeksi virus selama menunggu ataupun mengantri giliran vaksin.
"Anak yang akan divaksin harus didampingi orang dewasa. Setelah vaksin harus dipastikan segera pulang ke rumah dan tidak bermain-main dengan teman-temannya di lingkungan sekolah,” tutur dia.
Bertepatan dengan PPKM Darurat pada 3-20 Juli mendatang, Idris meminta Pemprov memaksimalkan masa 3 minggu ke depan untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 anak.
"Libatkan sekolah, libatkan orang tua, agar proses vaksinasi bisa berjalan lancar. Sosialisasi juga harus gencar dan pastikan ada nomor darurat Pemprov DKI yang dapat dikontak. Waktu adalah kunci, jangan sampai Pemprov DKI Jakarta tidak bergerak cepat!," pungkasnya. (Asp)
Baca Juga
