Profil Singkat 9 Anggota Wantimpres

MerahPutih Nasional - Senin (19/1) Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan sejumlah menteri dalam kabinet Kerja secara resmi melantik sembilan anggota dewan pertimbangan Presiden. Pelantikan kesembilan anggota wantimpres berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No. 6/P/2015 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Pelantikan dilakukan di Istana Negara.

Berikut data singkat kesembilan anggota Wantimpres tersebut.

1. Abdul Malik Fadjar

Abdul Malik Fadjar adalah tokoh pendidikan yang lahir di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 22 Februari 1939. Sebelum dilantik sebagai anggota Wantimpres mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang pernah menduduki beberapa jabatan strategis dalam pemerintahan.

Pada tahun 1998-1999 di era Presiden BJ. Habibie Abdul Malik Fadjar menjabat sebagai Menteri Agama. Kemudian pada tahun 2001-2004 di era Presiden Megawati Soekarnoputri ia didapuk sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Selanjutnya pada 22 April 2004 hingga 21 Oktober 2004 Malik menjabat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra).

2. Hasyim Muzadi

Seperti dilansir dari Wikipedia, Hasyim Muzadi adalah ulama Nahdlatul Ulama (NU) yang lahir di Tuban, Jawa Timur pada 8 Agustus 1944. Pada tahun 1999, Hasyim menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Sebelum menjadi pucuk pimpinan Organisasi Massa Islam terbesar di tanah air, Hasyim pernah menjadi anggota DPRD tingkat I Jawa Timur pada tahun 1986 dari Partai Persatuan Pembangunan.

Seiring berjalannya waktu karier politik Hasyim terus meroket. Pada pemilu Presiden (pilpres) 2004, Hasyim mendampingi Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).

Pada pilpres 2004 lalu, pasangan Hasyim-Mega meraih 26.2% suara di putaran pertama, tetapi kalah dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla di putaran kedua.

3. Jan Darmadi

Selain dikenal sebagai seorang pengusaha properti, Jan Darmadi adalah seorang politisi Partai NasDem. Di Partai NasDem, pendiri PT. Jakarta Setiabudi Internasional menjabat sebagai ketua Majelis Tinggi Partai NasDem.

Partai NasDem sendiri adalah salah satu partai pendukung utama Presiden Joko Widodo dalam pemilu presiden (pilpres) 2014 lalu. Setelah Joko Widodo dan Jusuf Kalla tampil sebagai pemenang pilpres. Partai pimpinan Surya Paloh berhasil mendudukan 3 kadernya sebagai menteri di kabinet kerja Jokowi-Kalla. Bukan hanya itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) juga dipimpin oleh politisi Partai NasDem HM. Prasetyo.

4. M. Yusuf Kartanegara

Yusuf Kartanegara adalah purnawiranan TNI dengan pangkat terakhir jenderal bintang tiga atau Letnan Jenderal. Yusuf Kartanegara sendiri adalah mantan Wakil Ketua Dewan Kehormatan Perwira (DKP) Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Bersama dengan Jenderal Subagyo HS dan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Yusuf memanggil Prabowo Subianto untuk disidang terkait dugaan penculikan aktivis sebelum reformasi pada tahun 1998. Dalam sidang DKP tersebut Yusuf bersama dengan perwira tinggi ABRI lainnya memutuskan memberhentikan Prabowo Subianto dari jabatan Panglima Komandao Cadangan Strategis (Pangkostrad).

Setelah pensiun dari dunia militer, Yusuf terjun dalam panggung politik. Yusuf bergabung dengan Letjen (purn) TNI Sutiyoso dalam Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Berdasarkan hasil Kongres III PKPI pada tanggal 13 April 2010, Yusuf di dapuk sebagai Sekretaris Jenderal PKPI.

Dalam pemilu 2014, PKPI gagal mendudukkan kadernya sebagai anggota DPR RI, hal tersebut dipicu perolehan suara PKPI yang dibawah ambang batas perolehan suara minimal (Parliementary Threshold). Meskipun demikian pada Pemilu presiden (pilpres) 2014, PKPI adalah salah satu partai politik pendukung pasangan capres-cawapres, Joko Widodo-Jusuf Kalla.

5. Rusdi Kirana

Publik mengenal luas Rusdi Kirana sebagai seorang penguasaha terkemuka. Pria kelahiran jakarta 17 Agustus 1966 kini menjabat sebagai CEO Lion Air Group.

Setelah sukses di dunia bisnis, Rusdi Kirana merambah jagad politik. Semula Rusdi digadang-gadang sebagai salah satu peserta konvensi calon presiden (capres) Partai Demokrat. Namun demikian hingga konvensi capres Demokrat berlangsung, nama Rusdi sama sekali tidak muncul.

Pada tanggal 12 Januari 2014, Rusdi Kirana resmi bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Meski baru bergabung Rusdi langsung menduduki jabatan Wakil Ketua Umum DPP PKB.

Bergabungnya Rusdi ke partai politik yang digawangi Muhaimin Iskandar dikritisi banyak pihak, salah satunya pemikir politik Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti. Menurut Ray bergabungnya Rusdi ke PKB adalah peritiwa politik yang mengecewakan.

Selain itu, Ray juga meyakini alasan kuat PKB memberikan kursi Waketum kepada Rusdi Kirana adalah karena dana yang dimilikinya cukup besar. Hal tersebut dianggap menjadi sasaran empuk partai berlambang bintang sembilan tersebut.

"Alasan kuat bagi PKB untuk memberi kursi Waketum kepada yang bersangkutan, kalau bukan karena pengalaman, kapasitas, jasa, hubungan historis, bakti, maka yang tersedia jawabannya adalah karena dana besar yang dimiliki oleh Kirana. Kiranya yang menjadikan jabatan empuk itu begitu mudah didapatkannya. Ini seperti barter politik dengan uang," kata Ray beberapa waktu lalu.

6. Sri Adiningsih

Sri Adiningsih adalah salah seorang ekonom dan salah seorang dosen Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada. Ia juga pernah ditunjuk menjadi salah satu anggota Tim Ahli Panitia Ad hoc MPR pada 2001 yang kemudian terpilih menjabat sebagai Sekretaris Komisi Konstitusi.

Sri Adiningsih adalah alumnus terbaik Cum Laude Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pada tahun 1989, Sri berhasil meraih gelar Master of Science (MSc) dari University of Illinois Amerika kemudian pada tanggal 15 Oktober 1996, di universitas yang sama, ia meraih gelar Doktor bidang ekonomi.

7. Sidarto Danusubroto

Sidarto Danusubroto adalah pensiun polisi dengan pangkat akhir jenderal bintang dua (Inspektur Jenderal).
Seperti dilansir dari Wikipedia, sebelum bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan duduk sebagai Ketua MPR RI masa jabatan 8 Juli 2013 hingga Oktober 2014 adalah bekas ajudan Presiden Soekarno.

Sidarto lahir di Pandeglang, Banten pada tanggal 11 Juni 1936. Pada tahun 1967-1968 ia menjadi ajudan Presiden Soekarno. Kemudian pada tahun 1986-1988 ia menjadi kapolda Sumbagsel dan pada tahun 1988-1991 ia menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat.

8. Subagyo Hadi Siswoyo

Subagyo Hadi Siswoyo banyak menghabiskan kariernya dalam dunia militer. Sebelum menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) pada 1998-1999, pria kelahiran Piyungan, Daerah Istimewa Yogyakarta 12 Juni 1946 pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus TNI AD.

Subagyo HS sendiri pernah menjabat sebagai Komandan Pasukan Pengaman Presiden (Paspamres), Kemudian Panglima Daerah (Pangdam) IV Diponegoro, Jawa Tengah. Saat terjadi huru-hara dan pesta pora pengrusakan Mei tahun 1998, Subagyo menjabat sebagai KSAD.

Ia juga pernah ditunjuk sebagai Ketua Dewan Kehormatan Perwira (DKP) Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Bersama dengan Letjen Susilo Bambang Yudhoyono dan Letjen Yusuf Kartanegara ia memanggil tim mawar dan Prabowo Subianto untuk dimintai keterangan. Hasil dari DKP adalah pemberhentian dengan hormat Prabowo Subianto sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis (Pangkostrad).

9. Suharso Manoarfa

Suharso Monoarfa merupakan mantan Menteri Perumahan Rakyat kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Pria kelahiran Mataram, 31, Oktober 1954 ini juga seorang pengusaha dan politisi senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Namanya tercantum dalam daftar Wantimpres yang dilantik siang ini, syarat yang tercantum dalam Undang-undang nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden tidak membolehkan anggota Wantimpres aktif dalam bisnis atau pun berpolitik di partai politiknya. Karena itu Suharso sudah siap melepas jabatannya sebagai pengurus PPP.

Dalam dinamika internal PPP, SUharo bersama dengan Emron Pangkapi dan M. Romahurmuziy berbeda sikap dengan Ketua Umum DPP PPP, Suryadharma Ali. Buntut dari perbedaan sikap tersebut, SUharso bersama dengan Emron dan Romahurmuziy menggelar Muktamar di Surabaya, Jawa Timur beberapa waktu lalu.

Bukan hanya itu, Suharso bersama dengan rekan-rekannya menyatakan diri mendukung penuh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan wakil presiden Jusuf kalla. (BHD).