MerahPutih.com - Bank Indonesia (BI) dan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana akan merealisasikan Gerbang Tol Otomatis (GTO) pada bulan Okteber mendatang di seluruh ruas tol.
Menanggapi isu tersebut, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menolak GTO sebab bertentangan dengan Undang-Undang (UU) tentang Mata Uang.
"Sikap buruh menolak gerakan nasional nontunai termasuk otomatisasi pintu tol GTO. Itu bertentangan dengan Undang-Undang Mata Uang, yang di mana tidak boleh menolak pembayaran rupiah, baik rupiah kertas dan logam yang dikenal disebut uang e-money uang elektronik," kata Iqbal di Kantor YLBHI, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (24/9).
Oleh karena itu, menurut Iqbal, Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) telah melanggar dan bisa dipidanakan.
"Itu pemaksaan GNNT yang dilakukan Bank BI termasuk di dalamnya pintu tol otomatis. Itu dia melanggar undang-undang, bisa dipidanakan," ungkapnya.
Lebih lanjut, kata Iqbal, pelaksaan layanan nontunai atau GTO juga dapat merugikan buruh dan juga masyarakat luas.
"Kerugiannya kalau kartu kita hilang, misal Rp 50 ribu atau Rp 100 ribu kita hilang, ya hilang semua. Tapi kalau uang tunai ada Rp 20 ribu lima lembar hilang satu cukup Rp 20 ribu saja yang hilang. Kita dirugikan, mau ganti gak BI sama pemerintah," tandasnya. (Asp)
Baca juga berita lainnya dalam artikel: