Berita

Indonesiaku

Hiburan & Gaya Hidup

Olahraga

Visual

Berita Indonesia

Pramono Ogah Berdebat Soal Pembagian Beban Dana Subsidi Transjabodetabek

Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juni 2026

Merahputih.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, memilih menyudahi polemik panjang terkait pembagian beban dana subsidi Transjabodetabek dengan daerah penyangga Ibu Kota.

Dibandingkan meributkan kontribusi finasial wilayah tetangga, fokus utama Pramono kini tertuju sepenuhnya pada perbaikan kualitas layanan transportasi aglomerasi tersebut.

“Saya tidak mau berdebat urusan ada atau tidak berkontribusi. Tapi jelas, bahwa persoalan transportasi Jakarta dan daerah pendukung atau penyangga ini kita tangani secara lebih baik,”

Pramono Anung.

Beban Berat Perawatan Fasilitas Luar Daerah

Pramono Anung mengaku sangat bersyukur apabila para kepala daerah penyangga memiliki iktikad baik ikut mendanai operasional bus interkoneksi ini.

Baca juga:

Pengamat Nilai Harga Tiket Flat Transjakarta Sudah Tidak Masuk Akal

Selama ini, wilayah sekeliling menganggap fasilitas angkutan umum lintas batas sekadar pemenuh hajat hidup warga Jakarta semata. Padahal, mobilitas harian jutaan manusia urban merupakan kepentingan bersama dalam bingkai wilayah aglomerasi.

ilustrasi

Ketidakseimbangan pengelolaan operasional Transjabodetabek terlihat nyata melalui beberapa fakta lapangan berikut:

Rencana Rasionalisasi Rute Gemuk

Pemerintah Jakarta memastikan tidak bakal menghapus total kucuran dana bantuan tiket bagi pengguna setia moda transportasi publik Transjabodetabek. Kebijakan penyelamatan anggaran daerah akan berbentuk penyesuaian nominal tarif secara rasional pada sejumlah jalur gemuk berjarak jauh.

Baca juga:

Gubernur Pramono Segera Umumkan Penaikan Tarif Transjabodetabek

“Nggak mungkin tidak disubsidi, pasti tetap akan disubsidi. Tetapi jelas, bahwa akan ada beberapa penyesuaian diperlukan,” tutur Pramono.

Langkah penyesuaian harga tiket dipandang menjadi opsi paling realistis demi menjamin kelangsungan hidup armada bus di masa depan. Keputusan ini diharapkan mampu memicu kesadaran wilayah penyangga agar lebih peduli terhadap pembiayaan sarana transportasi warga.

Baca Artikel Asli