Prabowo Siap Bicara di Forum PBB, DPR: Presiden Harus Gaungkan Dukungan Indonesia untuk Palestina
Senin, 22 September 2025 -
MerahPutih.com - Presiden Prabowo Subianto telah tiba di New York, Amerika Serikat, untuk menghadiri Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Prabowo dijadwalkan berpidato di urutan ketiga, setelah Presiden Brasil Inacio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Dalam sidang tersebut, Prabowo akan menyampaikan pandangan Indonesia pada sesi pembahasan mengenai Solusi Dua Negara untuk Palestina.
Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, menegaskan bahwa sejak awal Indonesia konsisten menempatkan kemerdekaan sebagai hak segala bangsa.
Posisi Indonesia terhadap Palestina, menurutnya, sudah sangat jelas yakni mendukung penuh perjuangan rakyat Palestina untuk meraih kedaulatan.
"Saya berharap Bapak Presiden akan menggemakan semangat tersebut sekaligus memperkuat suara Indonesia di forum global," kata Amelia kepada media di Jakarta, Senin (22/9).
Baca juga:
Presiden Prabowo Tiba di New York, Siap Berpidato di Sidang Umum ke-80 PBB
Politisi Partai NasDem ini menilai momentum Sidang PBB penting untuk menegaskan kembali komitmen dunia terhadap Two-State Solution atau solusi dua negara sebagai jalan damai yang adil dan berkelanjutan.
Selain itu, Amelia menyoroti Deklarasi New York terbaru yang semakin memperluas dukungan internasional bagi kemerdekaan Palestina. Ia menyebut Indonesia memiliki peran strategis untuk memastikan dukungan tersebut terwujud dalam aksi nyata.
"Jadi, bukan hanya sekadar kecaman, tetapi juga dorongan agar dunia internasional berani mengambil langkah konkret menghentikan agresi Israel dan membuka akses kemanusiaan ke Gaza," ujarnya.
Baca juga:
Prabowo Pidato di Sidang Majelis Umum PBB, Komisi I DPR: Kemerdekaan Palestina Harus Disuarakan
Amelia juga mengecam keras serangan darat yang dilancarkan militer Israel ke Kota Gaza baru-baru ini. Menurutnya, serangan tersebut menimbulkan banyak korban jiwa, termasuk perempuan dan anak-anak, yang jelas merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.
Ia pun meminta Kementerian Luar Negeri segera mengambil langkah diplomasi aktif, baik secara bilateral maupun multilateral, untuk menekan Israel agar menghentikan agresinya.
"Jangan sampai Dewan Keamanan PBB dan komunitas internasional hanya terdiam dalam menanggapi serangan tersebut. Mereka harus segera bertindak tegas sesuai mandat Piagam PBB dan hukum internasional," tegasnya.
Amelia menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa kemanusiaan harus ditempatkan di atas segalanya. "Tidak ada alasan atau dalih yang dapat membenarkan pembunuhan massal terhadap warga sipil," pungkasnya. (Pon)