Merahputih.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang putusan PT. DBG vs GPE pada Selasa (8/9). Sidang putusan kasus ini, majelis hakim melihat bahwa terdakwa RI tidak terbukti melakukan penggelapan dan penipuan.
Dalam putusannya, Majelis Hakim PN Jakarta Selatan membebaskan terdakwa RI selalu Komisari PT. DBG dari segala tuntutan.
"Melepaskan saudara RI dari segala tuntutan hukum. Memulihkan hak hak terdakwa, kemampuan, kedudukan, serta harkat martabatnya," kata Majelis Hakim dalam putusannya Selasa (8/9).
Baca Juga:
Majelis Hakim pun memerintahkan kepada aparat kepolisian agar bebaskan terdakwa setelah putusan tersebut dibacakan dalam persidangan.
Sementara itu, Kuasa Hukum RI, Dhito HF. Sitompul menerangkan, pihaknya akan merundingkan kepada tim apakah melaporkan balik pelapor yang sudah melaporkan kliennya.
Sebab, laporannya tidak benar dan hal itu terbukti dari putusan sidang yang dijalankan oleh kliennya pada hari ini Selasa (8/9).
"Pidana penipuannya tidak ada. Jadi kita lihat ini ada persengkatan bisnis dan ini adalah perdata. Harusnya jalur perdata," tegas dia.
Ia pun merasa bersyukur kepada Majelis Hakim yang sudah mempertimbangkan perjanjian kerjasama antara PT DBG dengan PT GPE. Seharunya jika PT GPE merasa ada yang belum dibayarkan atas kerjasama maka duduk bersama di Badan Administrasi Nasional Indonesia (BANI).
"Kita selesaikan itu hukumannya. Tapi mereka menggunakan jalan pintas melaporkan klien kami ke Kepolisian," terang dia.
Baca Juga:
Berupaya Saingi TikTok, Facebook Diduga Kucurkan Dana Besar untuk Content Creator
Disisi lain, Ketua kuasa Hukum RI, Philipus Harapenta Sitepu kecewa. Sebab, perjanjian yang jadi pokok perkara kasus PT DBG vs PT GPE tidak diserahkan dan surat perjanjian sebagai bukti bahwa kasus tersebut perdata.
"Kemudian dalam persidangan saksi ahli dari Kepolisian menyatakan bahwa kasus itu adalah perdata karena adanya perjanjian," tutur dia. (Knu)