MerahPutih.com - Pengamat energi Marwan Batubara menilai, sosok Basuki Tjahaja Purnama (BTP) sama sekali tidak memenuhi syarat (qualified) untuk memimpin sebuah perusahaan di BUMN.
Ia menduga, masuknya nama Ahok untuk memimpin di salah satu BUMN bukan kemaun Erick, tapi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
>Baca Juga: >DPD Gerindra DKI Tanggapi Rumor Ahok Kandidat Kuat Dirut Pertamina
Bahkan, ia menduga, Presiden Jokowi ditekan oleh pihak lain untuk memasukkan nama Ahok.
"Pak Jokowi itu harus berani, kalau ada yang nekan, Ahok yang nekan, atau ada konglomerat Ahok yang nekan, dihadapi saja. Jangan tunduk, dan saya yakin rakyat akan berada di belakang Pak Jokowi," tegas Marwan kepada wartawan, Kamis (21/11).
Marwan menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), diatur syarat-syarat menjadi pimpinan BUMN.
Marwan menyebut, tidak bisa seseorang tiba-tiba langsung diangkat tanpa melalui persyaratan yang sudah ditentukan.
"Dia harus melalui berbagai proses," ingat Marwan.
Selain itu, Marwan menambahkan, sejumlah kasus yang diduga menyeret nama Ahok saat menjabat Gubernur DKI Jakarta juga belum diproses.
"Kalau memang Ahok punya dugaan kasus-kasus yang perlu diusut, bereskan dulu. Karena faktanya rakyat meragukan," jelas dia.
Baca Juga:
Ahok Disebut Layak Jadi Bos BUMN, Politikus Berkarya: Suruh Belajar Hukum
Marwan yakin, pengalaman Ahok yang didominasi di kancah politik, tak akan mampu membawanya mampu membenahi BUMN.
"Dia (Ahok) juga enggak punya pengalaman seperti itu (di BUMN), dan kita bicara ini sektor strategis," kata Marwan.
Karenanya, ia menyarankan supaya Menteri BUMN Erick Thohir menyerahkan pengelolaan perusahaan pelat merah ke orang yang tepat.
"Yang dibutuhkan itu keahlian juga latar belakang teknis yang menyangkut hajat hidup orang banyak, ketahanan energi nasional yang tidak bisa begitu saja diserahkan pimpinan pengelolaannya pada orang yang tidak qualified," ucap dia. (Knu)
Baca Juga:
PA 212 Ancam Kerahkan Gelombang Aksi Besar-besaran Seperti Era Ahok