MerahPutih.com - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan pihaknya akan mengajukan agar pembangunan yang ada di Ibu Kota untuk tidak dihentikan. Penghentian sementara dapat memperlambat target pembangunan untuk menunjang perhelatan Asian Games 2018.
"Tapi kita akan minta tidak ada moratorium buat struktur di DKI Jakarta. Biarkan saja jalan, karena moratorium itu kan akan ada halangan waktu. Apalagi sayang dua minggu, tiga minggu kan sayang," ujar Saefullah di Jakarta, Kamis (22/2).
Hal tersebut merespons pernyataan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang melakukan moratorium proyek jalan layang (elevated). Sehingga, seluruh pembangunan jalan layang yang ada di Indonesia akan disetop untuk sementara.
Menurut dia, moratorium yang diusulkan Kementerian PUPR amat mengganggu berjalannya pembangunan yang ada di Jakarta, karena kondisinya proyek tersebut sudah memasuki tahap akhir.
"Kalau posisinya masih gali-gali pondasi bawah memang enggak begitu kelihatan. Tapi kan posisi kita sudah di atas semua. saya rasa sangat terganggu," tandasnya.
Seperti diketahui, Kemen PUPR akan melakukan penundaan terhadap seluruh pembangunan proyek jalan layang di Indonesia.
Hal itu dilakukan usai peristiwa ambruknya tiang girder Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) di daerah Kebon Nanas, Jakarta Timur, pada Selasa (20/2), pukul 3.30 WIB, yang melukai tujuh orang pekerja.
"Tadi pagi kami sudah diskusi ketemu Menteri (Basuki Hadimuljono), langkah pertama adalah kami akan moratorium semua pekerjaan akan dihentikan semuanya. Jadi semua pekerjaaan elevated (jalan layang)," kata Dirjen Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto saat meninjau lokasi kejadian di dekat Gardu Tol Kebon Nanas di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur, Selasa (20/2) lalu.
Menurut ahli teknik sipil dan pembangunan dari Universitas Islam Indonesia (UII) Sarwidi, kebijakan moratorium pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah sudah tepat. Audit dan evaluasi proyek diperlukan saat ini untuk mencegah kecelakaan terulang kembali.
Menurutnya, audit yang perlu diprioritaskan pertama kali adalah keselamatan kerja. "Penting dilakukan karena berhubungan dengan nyawa orang. Harus dievaluasi total," katanya di Yogyakarta, Kamis (22/2). (Asp)
Baca juga berita lainnya dalam artikel: Moratorium Pembangunan Infrastruktur, Begini Tanggapan Ahli