MerahPutih.com - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengingatkan penyelenggara pemilu untuk menganggap serius keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menyatakan Ketua KPU Hasyim Asy'ari terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) kerena meloloskan Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto.
Politisi asal Yogyakarta itu meminta agar keputusan DKPP itu menjadi pengingat bagi Bawaslu dan KPU untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, sambil menyinggung tentang kepercayaan local wisdom di sejumlah daerah apa yang dimaknai tentang sebuah karma.
Baca Juga:
Penetapan Gibran sebagai Cawapres Dinilai Cacat Hukum Buntut Putusan DKPP
"Kalau suara rakyat ini dimanipulasi, itu dalam keyakinan masyarakat Jawa, termasuk Bali, atau bahkan di Lampung, di beberapa wilayah Indonesia, manipulasi suara rakyat itu implikasinya sangat luas, itu bisa 7 turunan dampaknya," kata Hasto dalam jumpa pers di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/2).
Secara tegas, Hasto kembali meminta agar penyelenggara pemilu untuk bertindak adil, merdeka, independen, dan jujur. Tak kalah pentingnya, lanjut dia, penyelenggara pemilu harus mampu menghadapi berbagai tekanan-tekanan dari pihak manapun.
Baca Juga:
Apalagi, Hasto menekankan baru pemilu kali ini terjadi ada salah seorang cawapres yang masih memiliki afiliasi secara langsung dengan pemimpin nasional, dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku ayah Gibran.
"Ini energi, jangan takut ketika KPU-Bawaslu menghadapi tekanan, kemudian mendapatkan berbagai konsekuensi-konsekuensi, rakyat akan membela. Sebaliknya, ketika tunduk di dalam intervensi-intervensi, maka baik secara hukum, secara etika maupun pranata sosial, kita itu ada local wisdom yang dipercaya rakyat bahwa tindakan-tindakan itu sangatlah berbahaya," papar politikus PDIP. (Pon)
Baca Juga:
Jokowi Diminta Secara Terbuka Dukung Gibran dan Partai Kaesang