Merahputih.com - Anggota Komisi II DPR Fraksi PAN, Guspardi Gaus menilai pembubaran 18 lembaga oleh Presiden Joko Widodo diharapkan akan terjadi banyak kemajuan, efisiensi dan efektivitas kerja yang lebih baik. Namun setelah itu harus juga dilakukan penataan sumber daya yang ada dengan tepat.
"Kebijakan presiden harus didukung sepanjang tujuannya membuat penyederhanaan birokrasi dan tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam pemerintahan dan juga guna menciptakan pelayanan publik yang lebih baik," ujar Guspardi dalam keterangannya, Rabu (22/7).
Baca Juga
Dia menilai pembenahan dan penataan terhadap lembaga, badan dan komite termasuk departemen yang ada seharusnya tidak hanya berhenti sampai di sini.
Menurut dia, pembenahan dan penataan hendaknya terus dilakukan kajian mendalam terhadap lembaga dan badan yang kurang berfungsi dan tidak produktif atau keberadaannya paralel dengan departemen atau lembaga yang lain.
"Karena itu perlu dilakukan penggabungan atau pembubaran terhadap hal tersebut. Kebijakan ini tentunya sebagai upaya untuk meminimalisir pemborosan dan memangkas alur birokrasi dapat terwujud," ujarnya.
Baca Juga
KPK Tegaskan Tidak Dilibatkan di Desain Awal Program Kartu Prakerja
Guspardi menjelaskan 18 lembaga, badan dan komite yang dibubarkan presiden tersebut dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan presiden (Perpres) ataupun melalui Keputusan Presiden (Kepres).
"Jika lembaga atau badan yang dibentuk melalui Undang-Undang tentu prosesnya agak panjang, dimana pemerintah harus terlebih dahulu mengajukan revisi dan juga melalui tahap pembahasan bersama DPR RI," ujarnya. (*)