Berita

Indonesiaku

Hiburan & Gaya Hidup

Olahraga

Visual

Berita Indonesia

Obligasi Daerah Dinilai Bisa Percepat Pembangunan, Bank Jakarta Usulkan Skema Pembiayaan Berbasis Pendapatan Proyek

Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 18 November 2026

MerahPutih.com - Obligasi daerah dinilai berpotensi menjadi instrumen strategis untuk memperluas kapasitas investasi pemerintah daerah, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun, penerbitannya harus diarahkan untuk menciptakan investasi produktif baru, bukan sekadar menutup kekurangan anggaran akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD).

Direktur Utama Bank Jakarta sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA), Agus H. Widodo, menegaskan bahwa tantangan pembangunan daerah tidak hanya berkaitan dengan tekanan fiskal, tetapi juga meningkatnya kebutuhan investasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik.

“Persoalan utama pembangunan daerah bukan hanya bagaimana mencari sumber pembiayaan baru, tetapi bagaimana memastikan setiap pembiayaan mampu menciptakan nilai ekonomi dan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Agus dalam diskusi panel bertema Kesiapan Daerah dan Ekosistem Pasar Modal: Memetakan Peluang Obligasi Daerah di Tengah Tekanan Fiskal, pada Sarasehan Nasional Obligasi Daerah di Gedung Nusantara IV DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (18/11).

Menurut Agus, kebutuhan pembangunan infrastruktur seperti penyediaan air bersih, transportasi publik, rumah sakit, hingga fasilitas pelayanan masyarakat terus meningkat. Di sisi lain, kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai seluruh kebutuhan tersebut memiliki keterbatasan.

Karena itu, pemerintah daerah perlu mendiversifikasi sumber pembiayaan jangka panjang agar realisasi proyek pembangunan dapat dipercepat tanpa mengabaikan disiplin fiskal dan keberlanjutan keuangan daerah.

Baca juga:

Fraksi Golkar MPR Soroti Peluang Obligasi Daerah sebagai Instrumen Investasi Publik

Obligasi Daerah Harus Tambah Kapasitas Investasi

Agus menjelaskan, penerbitan obligasi daerah sebenarnya telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2024.

Meski demikian, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa di antaranya adalah kesiapan proyek, kapasitas fiskal pemerintah daerah, kesinambungan pembayaran kewajiban, serta tingkat kepercayaan investor.

Agus menekankan bahwa obligasi daerah harus ditempatkan sebagai instrumen untuk memperbesar kapasitas investasi pembangunan, bukan sekadar menggantikan anggaran yang berkurang akibat penyesuaian TKD.

Obligasi daerah seharusnya tidak diposisikan sekadar sebagai substitusi anggaran akibat berkurangnya transfer pemerintah pusat. Instrumen ini harus mampu menciptakan tambahan investasi yang benar-benar mempercepat pembangunan daerah,

Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo.

Untuk menggambarkan konsep tersebut, Agus memberikan ilustrasi kapasitas investasi daerah. Jika sebelumnya kemampuan investasi suatu daerah berada pada tingkat 100, penerbitan obligasi idealnya dapat meningkatkannya menjadi 120 atau 130.

Sebaliknya, ketika tekanan fiskal membuat kapasitas investasi turun menjadi 70 atau 80, instrumen pembiayaan baru seharusnya dimanfaatkan untuk memperbesar kembali kapasitas pembangunan, bukan hanya menutup kekurangan anggaran.

Dengan demikian, keberhasilan penerbitan obligasi daerah perlu diukur berdasarkan tambahan proyek produktif, dampak ekonomi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang dihasilkan.

Proyek Produktif Jadi Kunci Keberhasilan Obligasi

Selain kapasitas fiskal, Agus menilai kesiapan proyek menjadi salah satu faktor utama dalam pengembangan obligasi daerah. Pemerintah daerah perlu mampu mengidentifikasi dan menyiapkan proyek yang memiliki kelayakan ekonomi serta finansial.

Proyek yang berpotensi menghasilkan pendapatan sendiri, seperti sistem penyediaan air minum, infrastruktur transportasi tertentu, dan fasilitas pelayanan kesehatan, dapat menjadi prioritas untuk dikaji sebagai calon proyek pembiayaan.

Namun, potensi pendapatan tersebut harus dihitung secara realistis dengan mempertimbangkan kebutuhan investasi, biaya operasional, kemampuan membayar, risiko proyek, serta keterjangkauan layanan bagi masyarakat.

“Jangan memulai dari pertanyaan berapa besar obligasi yang ingin diterbitkan. Mulailah dari proyek apa yang benar-benar dibutuhkan, apakah proyek tersebut layak, bagaimana manfaat ekonominya, dan dari mana sumber pembayarannya,” tegas Agus.

Ia menjelaskan, pendapatan yang dihasilkan proyek dapat memperkuat kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban obligasi. Dengan begitu, ketergantungan pada sumber pendapatan APBD lainnya dapat diminimalkan.

Meski demikian, kewajiban pembayaran pokok dan bunga obligasi tetap melekat pada pemerintah daerah sebagai penerbit. Seluruh kewajiban tersebut harus dikelola sesuai mekanisme keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Agus juga mengidentifikasi lima agenda penting dalam pengembangan obligasi daerah, yaitu memastikan adanya tambahan investasi pembangunan, memprioritaskan proyek dengan manfaat ekonomi dan potensi pendapatan yang jelas, menyiapkan proyek yang layak dibiayai, memperkuat kepastian hukum dan perlindungan investor, serta mendorong proyek percontohan sebelum penerapan lebih luas.

Menurutnya, penerbitan obligasi daerah perlu dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan kredibilitas dan kualitas proyek.

Baca juga:

Bank Jakarta Perkuat Strategi Keuangan dan Reputasi Merek Lewat 2 Penghargaan

ASBANDA Tawarkan Kredit Sindikasi Antar-BPD

Di luar penerbitan obligasi daerah, Agus turut menawarkan alternatif pembiayaan pembangunan melalui skema kredit sindikasi antar-Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Menurutnya, Indonesia memiliki jaringan BPD dengan kekuatan permodalan, penghimpunan dana, dan kapasitas pembiayaan yang secara kolektif berpotensi mendukung pembangunan infrastruktur produktif di berbagai daerah.

Berdasarkan data agregat industri yang disampaikannya, total aset BPD mencapai sekitar Rp1.100 triliun. Sementara itu, penyaluran kredit tercatat sekitar Rp660 triliun dengan dana pihak ketiga mendekati Rp800 triliun.

Kekuatan kolektif tersebut dinilai dapat menjadi modal penting untuk memperluas kontribusi BPD dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Kita tidak harus menunggu seluruh ekosistem obligasi daerah terbentuk untuk mempercepat pembiayaan pembangunan. Kita juga memiliki kapasitas perbankan daerah yang dapat dioptimalkan melalui kolaborasi dan kredit sindikasi antar-BPD,

Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo.

Melalui skema sindikasi, sejumlah BPD dapat bekerja sama membiayai proyek infrastruktur berskala besar. Masing-masing bank dapat berbagi eksposur pembiayaan dan risiko sesuai kapasitas serta kebijakan yang berlaku.

Skema tersebut juga membuka peluang pembiayaan bersama untuk proyek yang kebutuhan investasinya melampaui kemampuan satu BPD. Namun, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), manajemen risiko, dan prinsip kehati-hatian perbankan.

Proyek Air Bersih dan Trans Jatim Jadi Contoh Potensial

Agus mencontohkan potensi pembiayaan proyek penyediaan air minum di Jawa Barat, termasuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di kawasan Bekasi dan Jatiluhur.

Selain itu, pengembangan infrastruktur transportasi publik seperti perluasan layanan Trans Jatim juga dapat menjadi contoh proyek yang layak dievaluasi. Penilaiannya mencakup kebutuhan investasi, struktur pembiayaan, hingga sumber pengembalian pinjaman.

Menurut Agus, kebutuhan pembiayaan proyek dengan nilai Rp5 triliun hingga Rp10 triliun dapat menjadi ilustrasi skala investasi yang berpotensi dijajaki melalui kolaborasi sejumlah BPD.

Namun, angka tersebut bukan merupakan komitmen pendanaan. Potensi kerja sama tetap harus didasarkan pada studi kelayakan, kepastian arus kas, struktur pembiayaan, serta keputusan kredit masing-masing bank.

“Melalui sindikasi, kapasitas pembiayaan dapat diperbesar, sementara eksposur dan risiko dibagi secara proporsional. Tetapi prinsipnya tetap sama: proyek harus layak, sumber pembayaran harus jelas, dan pembiayaan harus dilakukan secara prudent,” katanya.

Baca juga:

Tak Cukup Perkuat Tata Kelola, Bank Jakarta Punya Strategi Khusus Dekati Pelaku UMKM

BPD Didorong Perluas Peran dalam Pembiayaan Produktif

Sebagai Ketua Umum ASBANDA, Agus melihat peluang untuk memperkuat kolaborasi antar-BPD dalam mendukung proyek pembangunan daerah yang produktif.

Menurutnya, BPD tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai lembaga yang melayani kebutuhan keuangan pemerintah daerah dan aparatur sipil negara. Perbankan daerah juga memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan sektor produktif, termasuk UMKM, dunia usaha, dan infrastruktur yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Karena itu, diperlukan kerja sama yang lebih terstruktur untuk mengidentifikasi proyek potensial, membangun mekanisme pembiayaan bersama, serta memperkuat kemampuan BPD dalam pembiayaan infrastruktur.

“ASBANDA dapat menjadi jembatan kolaborasi antar-BPD untuk mengembangkan pembiayaan infrastruktur daerah yang lebih terintegrasi. Kita dapat memulainya dari identifikasi proyek-proyek yang kredibel dan memiliki kelayakan pembiayaan yang jelas,” ujarnya.

Meski demikian, setiap keputusan pembiayaan tetap menjadi kewenangan masing-masing BPD dan harus memenuhi seluruh persyaratan regulasi, tata kelola, serta manajemen risiko yang berlaku.

Obligasi Daerah dan Kredit Sindikasi Bisa Saling Melengkapi

Agus menegaskan bahwa obligasi daerah dan kredit sindikasi BPD bukan dua instrumen yang harus dipertentangkan. Keduanya justru dapat saling melengkapi untuk memperluas sumber pembiayaan pembangunan.

Pemilihan instrumen dapat mempertimbangkan karakteristik proyek, kapasitas fiskal daerah, struktur pendapatan, serta efisiensi biaya pembiayaan.

Ia juga mengingatkan pentingnya kesinambungan kebijakan dan komitmen pemerintah daerah. Hal ini mengingat kewajiban pembiayaan jangka panjang dapat melampaui masa jabatan seorang kepala daerah.

Pemerintahan boleh berganti, tetapi kewajiban kepada investor dan keberlanjutan proyek harus tetap dijaga. Kepercayaan investor dibangun melalui konsistensi dan disiplin pemerintah daerah dalam memenuhi komitmennya,

Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo.

Menurutnya, pengembangan instrumen pembiayaan baru harus selalu berorientasi pada penciptaan manfaat ekonomi yang terukur, bukan sekadar meningkatkan jumlah utang atau sumber pendanaan.

Sarasehan Nasional Obligasi Daerah tersebut turut dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Direktur Eksekutif Departemen Penilaian Emiten, Perusahaan Publik, Perizinan Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK I Made Bagus Tirthayatra, serta Direktur Investment Banking Mandiri Sekuritas Juwita Lestari. (Asp)

Baca Artikel Asli