MerahPutih Nasional - Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengakui bahwa masih sekitar 28 persen lahan milik TNI yang telah disertifikasi. Lamanya proses sertifikasi lahan milik TNI dipicu keterbatasan dana yang dimiliki TNI.
"TNI sebenarnya tidak ingin berbenturan dengan rakyat, tetapi ini kan tanahnya negara yang harus diamankan," ucap Panglima TNI di sela-sela Rapat pimpinan TNI tahun 2015 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (23/12).
Mantan Kasad ini mengakui, seperti daerah-daerah latihan semakin hari semakin sulit didapatkan. Pasalnya, untuk meningkatkan kualitas prajurit dibutuhkan saran latihan untuk meningkatkan kemampuan latihannya.
Selain itu alumnus Akabri terbaik tahun 1981 menambahkan Dalam Rapim TNI 2015 kali ini pihaknya mengundang tujuh Kementrian terkait. Kehadiran para pembantu Presiden itu untuk dapat melakukan sinergisitas dengan TNI ke depan.
"Karena salah satu kebijakan Panglima TNI adalah melakukan sinergitas dengan beberapa kementerian dalam rangka mempercepat pembangunan nasional untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia,"tegas mantan Pangdam III Silihwangi.
Lebih lanjut Panglima TNI mengutarakan, TNI memiliki struktur dan komando yang sangat kuat, dan memiliki aset yang cukup banyak, dan memiliki sarana dan prasarana.
Menurutnya, yang paling penting adalah memiliki memangat yang kuat untuk bersama-sama dengan pemerintah di dalam mengakselerasi pembangunan nasional.
"Itu sebuah tekat kami. Sehingga para menteri yang hadir memberikan penjelasan tentang program-programnya, dan pada sisi mana kolobrasi dan sinergisitas bisa kita bangun,"paparnya.
Dia mengatakan, dari hasil Rapim TNI akan memberikan kejelasan sehingga dapat melaksanakannya pada 2015.
"Sehingga TNI semakin profesional, dan sejahtera hidupnya, dan semakin memiliki kapasitas yang tinggi dalam tugas pokoknya."Tambah Moeldoko.
Hadir mendampingi Kepala Staf TNI AD (Kasad) Jenderal Gatot Nurmatyo, Kepala Staf TNI AU (Kasau) Marsekal IB Putu Dunia, dan Kepala Staf TNI AL Laksamana Marsetio. (MP/BHD)