MerahPutih.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mempersilakan massa untuk menggelar aksi reuni 212 pada 2 Desember mendatang. Menurut Mahfud MD semua akan ada pengamanan dari petugas.
"Negara ini negara demokrasi," katanya kepada wartawan di kantornya, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (5/11).
Dalam kegiatan itu, katanya, dirinya tak dapat melarang hal tersebut. Sebab, negara telah mengatur dalam kebebasan berpendapat di depan muka umum. Kendati demikian, ia menegaskan, kalau hal tersebut akan diatur dalam standar operasional prosedur pengamanan.
"Saya tidak boleh 'oh tidak boleh', silakan saja. Nanti ada standar. Kalau nanti standar-standar itu dilewati ya ada standar untuk menyelesaikan, itu semua, ini negara hukum," tegasnya.
"Ya kan ada aparat hukum nanti tangani toh, komunikasi itu kan pertama dia komunikasi dengan aparat untuk memberi tahu, lalu aparat mempelajari lingkungan strategisnya seperti apa, risiko-resikonya seperti apa aparat mempelajari baru nanti (boleh apa tidak)," imbuhnya.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menyerahkan pengamanan kegiatan kepada aparat kepolisian. Menurutnya, polisilah yang akan mengukur dampak positif dan negatif dari kegiatan Reuni 212.
"Ya kan ada aparat yang nanti nangani. Komunikasi itukan, pertama dia komunikasi dengan aparat untuk memberitahu, lalu aparat mempelajari, lingkungan strategisnya seperti apa, risikonya apa saja," ucap Mahfud.
Aksi 212 Jilid II
Sebelumnya, PA 212 berencana menggelar reuni pada 2 Desember 2019. Acara tersebut kemungkinan mengambil tempat di Monas, Jakarta Pusat.
