Mediasi Deadlock, Warga Tetap Tolak Pendirian SPPG Solo dan Minta Pindah Lokasi
Selasa, 11 November 2025 -
MERAHPUTIH.COM - WARGA kampung RW 10 Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, tetap menolak pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Warga meminta pemilik memindahkan SPPG ke lokasi lain. Hal itu diketahui setelah mediasi deadlock. Camat Banjarsari Beni Supartono Putro mengatakan pihaknya sudah memfasilitasi warga yang menolak pendirian SPPG dan pemiliknya.
“Warga sekitar tetap menolak kehadiran SPPG di wilayah mereka. Warga berkukuh agar dapur MBG itu dipindahkan ke tempat lain,” ujar Beni, Selasa (11/11).
Dia mengatakan Wali Kota Solo Respati Ardi juga mendukung agar SPPG itu dipindahkan ke lokasi baru. “Arahan Wali Kota diminta cari titik lokasi baru. Jadi memang keseluruhan warga di area itu menolak, mediasi beberapa kali juga deadlock,” katanya.
Dia mengatakan mediasi sudah dilakukan sebanyak tiga kali. Dalam setiap pertemuan, pihak kelurahan, kecamatan, hingga perwakilan SPPG telah memberikan penjelasan mengenai manfaat dan potensi dampak keberadaan dapur MBG. “Seluruh warga tetap pada pendirian menolak karena lokasi padat penduduk. Warga menilai keberadaan fasilitas tersebut berdampak terhadap lingkungan permukiman mereka,” katanya.
Baca juga:
Limbah MBG Diduga Cemari Kampung, Warga Solo Minta Dapur SPPG Ditutup
Ia mengatakan pendirian SPPG tersebut belum sepenuhnya memenuhi persyaratan administrasi, di antaranya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS), dan Surat Pernyataan Kesanggupan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).
Akibatnya, pembangunan dapur MBG itu dihentikan sementara hingga proses pemenuhan izin dan penentuan lokasi baru selesai.
Wali Kota Solo Respati Ardi menegaskan pihak tidak bisa berbuat banyak karena warga sudah menyepakati dipindah harus tetap dijalankan.
“Kami kembalikan sesuai peraturan yang berlaku. Masih banyak lokasi lain di Solo. Kami berharap program Makan Bergizi Gratis tetap bisa berjalan optimal di wilayah lain tanpa menimbulkan penolakan dari warga,” pungkasnya.(Ismail/Jawa Tengah)
Baca juga:
