MerahPutih.com - Gerakan Nasional Pembela Fatwa MUI (GNPF MUI) mengutuk keras penindasan etnis Rohingya oleh militer Myanmar. Oleh sebab itu, GNPF mendorong semua pihak berperan aktif mengatasi konflik.
Kuasa Hukum GNPF MUI Kapitra Ampera menilai pembantaian dan pengusiran etnis minoritas Rohingya merupakan kebiadaban terhadap kemanusiaan. Hal tersebut tidak lagi menjadi persoalan kelompok tertentu melainkan umat manusia.
"Kami menunggu peran pembela minoritas, kami menunggu aksi pemuka agama, kami menunggu aksi orang-orang yang mengaku pancasilais, dan kami menunggu aksi nyata pemerintah RI," kata Kapitra di Jakarta, Kamis (7/9).
Tragedi kemanusiaan Rohingya, lanjut Kapitra, bukanlah isapan jempol belaka apalagi dibilang hoax. Kebiadaban tentara Myanmar terhadap minoritas muslim Rohingya adalah kenyataan dan bukan dipolitisir.
"Kami menunggu aksi orang-orang yang berprofesi sebagai 'pembela minoritas' di negeri ini karena minoritas bukan berarti harus ditindas dan dilenyapkan dari muka bumi," tegasnya.
Kekejaman militer Myanmar terhadap muslim Rohingya kembali mendapat sorotan tajam dunia internasional.
Pembantaian disertai pengusiran paksa etnis minoritas Rohingya dari wilayah dan tempat tinggal mereka dinilai sebagai kejahatan kemanusiaan yang harus segera dihentikan.
"Di Rohingya lebih dari sekedar penjajahan, tapi kebiadaban yang dibiarkan," pungkas Kapitra. (Fdi)
Baca juga berita lainnya dalam artikel: Demo Rohingya Di Borobudur, Apa Kata Dedi Mulyadi?