MerahPutih.com - Inflasi yang tinggi dan krisis pangan menghantui berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia karena ganguan rantai pasok global.
Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto meminta Presiden Joko Widodo agar serius mengantisipasi adanya potensi krisis pangan.
Baca Juga:
Beras Melimpah, Pemerintah Siap Hadapi Potensi Krisis Pangan Dunia
"Saat ini tanda-tanda krisis pangan tersebut sudah semakin terasa,” ujar Hermanto dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Minggu (27/6).
Tercatat, rencana anggaran negara tahun 2023 untuk sektor pangan tersebar pada Kementerian Pertanian sebesar 13, 7 triliun, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 6,1 triliun serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 6,18 triliun.
"Anggaran sebesar itu tidak cukup untuk menghadapi krisis pangan. Sangat rendah dibandingkan sektor lain yang tidak ada hubungannya dengan pangan," katany.
Ia juga menuturkan, belanja negara sektor pangan yang minim itupun didominasi untuk daya dukung manajemen. Adapun belanja yang bersentuhan langsung dengan produktivitas pangan sangat rendah.
Hermanto mendesak pemerintah agar serius dan punya strategi besar untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Terutama dalam memperbesar anggaran, mengembangkan teknologi pertanian tepat guna, mendorong produktivitas pangan domestik dan serapannya serta sekuat tenaga mengurangi impor pangan.
"Yang tidak kalah penting, fokus mewujudkan kedaulatan pangan," katanya.
Penasihat Pembangunan Berkelanjutan PBB, David Nabarro mengusulkan tindakan yang perlu segera dilakukan untuk mengantisipasi krisis pangan, yaitu meningkatkan ketersediaan bahan pangan dan pupuk, mengintervensi upaya penurunan harga, mengintegrasikan kembali pasokan pangan dan pupuk dari Rusia dan Ukraina ke pasar dunia.
"Selain itu, mencabut aksi pembatasan ekspor, melarang upaya penimbunan pasokan, meningkatkan akses petani ke benih, pupuk, dan input lainnya sekaligus mempertahankan transformasi sistem pangan," katanya. (Knu)
Baca Juga:
Indonesia Bawa Isu Pangan pada KTT G7 di Jerman