Merahputih.com - Anggota DPD, Fahira Idris menyayangkan kebijakan KPU yang memberikan 'bocoran' daftar pertanyaan kepada para pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden satu pekan sebelum debat.
Fahira khawatir hal ini tidak hanya menurunkan kualitas konstestasi adu gagasan antarpaslon dan pendukungnya, tetapi juga akan menggerus partisipasi pemilih karena banyak pemilih yang menjadikan debat sebagai referensi utama untuk memilih capres/cawapres.
“Cerdas cermat anak sekolah saja, para siswa dituntut untuk memahami semua mata pelajaran tanpa terkecuali, karena mereka tidak tahu pertanyaan apa yang akan ditanyakan nanti. Masa debat capres, debat yang pesertanya empat orang putra terbaik bangsa, kalah sama cerdas cermat anak sekolahan,” ujar Fahira Idris, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (7/1).
Fahira mengungkapkan, jika alasan KPU ‘membocorkan’ daftar pertanyaan agar jawaban paslon lebih mendalam, idealnya yang diberikan adalah term of reference (TOR) sesuai tema debat.
Dalam TOR tersebut, lanjut Fahira, selain memaparkan secara tegas apa yang mereka harapkan dari kedua paslon dalam debat, KPU juga bisa menyampaikan batasan tema debat, arahan dalam menjawab dan uraian komprehensif tema besar dan tema turunanan debat.
Sehingga tim sukses dan kedua paslon mampu memprediksi pertanyaan yang akan keluar, mempersiapkan jawaban, dan mengaitkannya dengan visi misi yang sudah mereka publikasikan ke publik.
“Ini kan (membocorkan daftar pertanyaan debat) seperti meragukan kemampuan dan kecerdasan para capres/cawapres. Rakyat ingin melihat otentisitas calon pemimpin mereka. Calon yang memahami apapun persoalan Indonesia dan mampu dengan cepat memformulasikan solusinya," jelas Fahira.
"KPU seharusnya lebih paham apa yang ingin disaksikan rakyat dalam debat ini,” tutup Fahira. (Pon)