MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sebesar Rp 4,7 miliar dalam kasus dugaan suap terkait pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi tahun anggaran 2018.
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, uang tersebut diberikan oleh pihak Pemerintah Provinsi Jambi ke sejumlah anggota DPRD Jambi untuk memuluskan pengesahan APBD tahun anggaran 2018.
"Konstruksi perkara, diduga pemberian uang agar anggota DPRD bersedia hadir untuk pengesahan rancangan APBD Jambi tahun anggaran 2018. Untuk memuluskan proses pengesahan, diduga telah disepakati, pencarian uang yang disebut uang ketok," ujar Basaria dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (29/11).
Basaria menjelaskan, dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Jambi dan Jakarta, pada Selasa (28/11) kemarin, pihaknya telah mengamankan 16 orang. Namun, sejauh ini KPK baru menetapkan empat orang tersangka.
Adapun keempat orang yang ditetapkan tersangka yakni Anggota DPRD Jambi Supriyono, Plt Sekda Jambi Erwan Malik, Plt Kadis PUPR Jambi Arfan, Asisten III Bidang Administrasi (Asda) atau Umum Pemerintah Provinsi Jambi Saifuddin.
Sebagai pihak pemberi Erwan Malik, Arfan, dan Saifuddin disangkakan dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Sedangkan Supriyono sebagai pihak yang diduga penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (Pon)
Baca juga berita lainnya dalam artikel: Praperadilan Setnov Digelar Besok, Wakil Ketua KPK: Kami Siap 100 Persen