Berita

Indonesiaku

Hiburan & Gaya Hidup

Olahraga

Visual

Berita Indonesia

KPK Kaji Laporan Koalisi Antiangket Terkait Fahri Hamzah

Zulfikar Sy - Kamis, 04 Mei 2017

Koalisi Masyarakat Sipil Menolak Hak Angket KPK melaporkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (2/4). Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu diduga menghalang-halangi penyidikan kasus korupsi e-KTP.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya telah menerima laporan tersebut dan saat ini tengah ditindaklanjuti dengan mempelajari laporan yang digagas oleh enam lembaga pegiat antikorupsi itu.

"Kita akan lihat mana saja unsur-unsur yang membentuk Pasal 21 Undang-Undang Tipikor. Karena yang dilaporkan terkait dengan indikasi obstruction of juctice," ujar Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (3/5).

Namun, Fabri enggan berkomentar lebih jauh terkait dugaan menghalang-halangi penyidikan kasus korupsi e-KTP yang dilakukan oleh Fahri Hamzah.

"Tentu kita belum bisa berkomentar saat ini, karena laporan baru kita terima. Tentu kita melakukan telaah dulu, fakta-fakta yang terjadi, yang disampaikan apa, perlu kita uraikan dulu," jelas Febri.

"Karena kita perlu melihat, apa saja yang kemudian diduga menghambat proses hukum yang berjalan. Tentu itu kita kaji lebih jauh," sambungnya.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Menolak Hak Angket KPK melaporkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fahri dilaporkan pada Selasa (2/4) atas dugaan tindak pidana menghalang-halangi proses hukum penyidikan tindak pidana korupsi e-KTP yang sedang ditangani KPK.

Pegiat antikorupsi yang melaporkan Fahri di antaranya Indonesian Corruption Watch (ICW), Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Koalisi Pemantau Legislatif (Kopel), dan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi). (Pon)

Baca juga berita tentang Fahri Hamzah dalam artikel: ICW: Tindakan Fahri Hamzah Bentuk Premanisme Secara Politik

Baca Artikel Asli