MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak semua pihak mendukung penyelenggaraan proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) agar dapat menghasilkan pemimpin terbaik bagi daerah masing-masing.
Sebagaimana diketahui, pemungutan suara dalam Pilkada serentak di sejumlah daerah akan dilakukan pada Rabu (27/6).
"Jangan sampai kita kotori proses demokrasi ini dengan korupsi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, saat dikonfirmasi, Selasa (26/6).
Menurut Febri, proses penyelenggaraan Pilkada yang bersih dari korupsi ataupun penyimpangan lain seperti politik uang dan penyalahgunaan kewenangan merupakan syarat mutlak agar Pilkada berjalan dengan sukses menghasilkan pemimpin yang baik.
"KPK berharap proses demokrasi yang akan kita lakukan satu hari lagi secara serentak dapat berkontribusi positif untuk daerah masing-masing," ujarnya.
Febri mengingatkan konsekuensi praktik jual beli suara dalam Pilkada. Menurut dia, politik uang merupakan langkah awal yang dapat menjerumuskan kepala daerah pada perilaku korupsi ketika nantinya menjabat.
"Sampai saat ini 95 kepala daerah telah kami proses dalam kasus korupsi di 108 kasus korupsi dan pencucian uang," jelas Febri.
Pelaku korupsi tersebut tersebar di 22 provinsi di Indonesia yang terdiri dari Gubernur, Bupati dan Walikota. Adapun kepada daerah yang paling banyak tersandung kasus korupsi di Jawa Barat, Jawa Timur dan Sumatera Utara.
"Sedangkan modus korupsi yang paling dominan adalah penyuapan," imbuh Febri
"KPK berharap jika proses demokrasi di Pilkada serentak dapat menghasilkan pemimpin yang berintegritas tentu kita berharap ke depan tidak ada kepala daerah yang melakukan korupsi," pungkasnya. (Pon)