KPK Geledah 6 Lokasi di Ponorogo, Amankan Dokumen dan Uang dari Rumah Dinas Bupati
Rabu, 12 November 2025 -
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di enam lokasi berbeda di wilayah Ponorogo, Jawa Timur, pada Selasa (11/11). Penggeledahan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan suap pengurusan jabatan, proyek pengadaan, dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo.
Enam lokasi yang digeledah meliputi rumah dinas Bupati Ponorogo, rumah tersangka SC, kantor bupati, kantor sekretaris daerah (sekda), kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM), serta kediaman ELW.
“Dalam rangkaian giat tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Selain itu, di rumah dinas bupati, penyidik juga mengamankan barang bukti uang,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (12/11).
Baca juga:
KPK Ungkap Skema Korupsi Terstruktur di Ponorogo, Bupati Sugiri Libatkan Sekda hingga Adik Kandung
Budi menjelaskan, seluruh barang bukti yang diamankan akan menjadi petunjuk penting bagi penyidik dalam proses penanganan perkara ini.
“Penggeledahan yang dilakukan penyidik merupakan upaya paksa dalam rangkaian kegiatan penyidikan untuk mencari dan menemukan barang bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP,” tegasnya.
KPK juga mengimbau agar seluruh pihak yang terlibat bersikap kooperatif, serta meminta masyarakat Ponorogo untuk mendukung efektivitas penegakan hukum dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut.
Baca juga:
KPK Ungkap Modus Jual Beli Jabatan Bupati Ponorogo, Uang Suap Disamarkan Lewat Keluarga dan Ajudan
Seperti diketahui, KPK sebelumnya telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemkab Ponorogo. Mereka adalah:
- Bupati Ponorogo Sugiri Sukoco,
- Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Pramono,
- Direktur RSUD dr. Harjono Ponorogo Yunus Mahatma, dan
- Pihak swasta rekanan proyek RSUD Ponorogo, Sucipto.
Keempatnya telah ditahan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak penetapan hingga 27 November 2025, di Rutan KPK Cabang Merah Putih. (Pon)
