MerahPutih Internasional - Pemerintah Korea Selatan (Korsel) mengumumkan rencana kontroversialnya untuk mengontrol buku teks sejarah yang digunakan sekolah menengah.
Hal ini ditetapkan karena pemerintah menilai bahwa buku sejarah selama ini lebih condong pada anti-Amerika dan pro-Korea Utara.
Seperti dilansir BBC, saat ini sekolah menggunakan buku sejarah yang diterbitkan oleh delapan penerbit berbeda. Namun pada tahun 2017 nanti, pemerintah mewajibkan sekolah untuk menggunakan buku yang diterbitkan pemerintah.
Langkah ini memicu kritik keras dari para akademisi dan sejumlah partai oposisi. Sekelompok mahasiswa juga menggelar aksi unjuk rasa.
"Buku seperti itu akan memungkinkan pemerintah mengganggu interpretasi dan pengajaran sejarah. Ini melanggar independensi dan netralitas politik pendidikan yang dijamin oleh konstitusi," ujar salah satu mahasiswa yang berunjuk rasa.
BACA JUGA: