MerahPutih.com - Permintaan penggantian Panglima TNI semakin menguat. Sebab, berdasarkan Undang-Undang No 34/ 2004 tentang TNI usia pensiun seorang perwira TNI adalah 58 tahun. Pada tahun 2018 mendatang, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo akan tepat berusia 58 tahun.
Selain itu, menguatnya isu pergantian Panglima TNI disebabkan oleh kiprah Jenderal Gatot akhir-akhir ini yang dikhawatirkan dapat membawa TNI kembali ke kancah politik praktis.
Hal itu seperti yang dinyatakan oleh Wakil Koordinator Kontras Puri Kencana Putri, bahwa setidaknya ada beberapa pernyataan dan sikap Panglima TNI yang dinilai kontroversial dan sarat politik, meski dibantah sebagai pernyataan yang politis oleh yang bersangkutan.
Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI Laksamana Muda (Laksda) (Purn) Soleman B Ponto pun angkat bicara menyoal penggatian Panglima TNI. Menurut dia, yang menjadi perhatian publik saat ini adalah, siapa yang akan menjadi pengganti Jenderal Gatot.
Pasalnya, Undang-Undang No 34/ 2004 tentang TNI Pasal 13 ayat 4 mengatur bahwa jabatan Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan, yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan.
"Dengan demikian ketiga kepala staf yang sedang menjabat saat ini memiliki peluang yang sama. Jadi tidak benar bahwa pengganti Panglima TNI harus berasal dari Kasad, seperti pernyataan Panglima TNI yang dilansir oleh jabar.tribunnews.com beberapa waktu lalu," ujar Soleman dalam keterangan resmi yang diterima merahputih.com, Minggu (3/12).
Sejak era reformasi, pola giliran jabatan panglima TNI telah terbentuk. Laksamana TNI Widodo AS yang berasal dari TNI AL menjabat pada 26 Oktober 1999 hingga 7 Juni 2002. Lalu, Jenderal Endriartono Sutarto dari TNI AD (7 Juni 2002-13 Februari 2006), Marsekal Djoko Suyanto dari TNI AU (13 Februari 2006-28 Desember 2007). Jenderal Djoko Santoso (TNI AD/28 Desember 2007-28 September 2010), Laksamana Agus Suhartono (TNI AL/28 September 2010-30 Agustus 2013), Jenderal Moeldoko (TNI AD/30 Agustus 2013-8 Juli 2015), dan Jenderal Gatot Nurmantyo (TNI AD/8 Juli 2015-sekarang).
“Dari pola giliran yang sudah terbentuk terlihat bahwa Kasad mendapat giliran kesempatan yang lebih besar ketimbang Kasal dan Kasau. Bila mengikuti pola yang telah terbentuk itu, maka penempatan Jenderal Gatot sebagai Panglima TNI sebenarnya sudah merusak pola yang telah terbentuk,” ungkapnya.
Soleman menegaskan, bila mengikuti pola yang sudah terbentuk, maka Setelah Jenderal Muldoko, maka jabatan Panglima TNI seharusnya diisi dari TNI AU. Namun, kenyatannya posisi tersebut diisi dari TNI AD.
"Apabila kemudian jenderal Gatot diganti lagi oleh Kasad, maka pola yang terbentuk menjadi semakin rusak, dan hal ini akan sangat berpengaruh terhadap soliditas TNI," tegasnya.
Menurut Soleman, sejak diberlakukan UU TNI, maka tugas ketiga angkatan menjadi sangat jelas. Tidak ada salah satu angkatan yang dominan. Karena itu, jelas dia, ketiga kepala staf dapat menjabat Panglima TNI secara bergiliran, tidak lagi didominasi TNI AD seperti yang terjadi pada zaman sebelum berlakunya UU TNI.
"Jadi, sebagai pangganti Jenderal Gatot yang berpeluang terpilih menjabat Panglima TNI adalah Kasau dan Kasal," tandas Soleman.
Bila Presiden ingin memperbaiki pola giliran yang sudah terbentuk, lanjut dia, maka pilihan akan jatuh kepada Kasau. Akan tetapi, bila Presiden ingin mengsukseskan Indonesia sebagai poros maritim dunia, maka pilihan akan jatuh kepada Kasal.
"Siapa pun nantinya yang akan terpilih, harus kita hormati, karena mengangkat Panglima TNI adalah prerogatif Presiden," pungkas Soleman. (Pon)
Baca juga berita terkait pergantian Panglima TNI dalam artikel: Ini Penyebab DPR Belum Bahas Apapun Soal Pergantian Panglima TNI