MerahPutih.com - Tersangka kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 Idrus Marham menyerahkan nasib Direktur Utama PT PLN, Sofyan Basir dalam kasus dugaan suap yang menjerat dirinya kepada KPK.
Menurut eks sekjen partai Golkar ini, lembaga pimpinan Agus Rahardjo cs yang bisa menilai apakah Sofyan terlibat dalam kasus dugaan suap dengan nilai proyek USD 900 juta ini.
"Apakah (Sofyan Basir) menerima janji, Pak Kotjo sudah (jelaskan). Artinya biar orang yang punya kewenangan untuk itu, akan lebih bagus," kata Idrus, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (16/11).
Penyidik KPK, kata Idrus, nantinya akan mengumpulkan sejumlah fakta baru untuk menguatkan dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan suap PLTU Riau-1.
"Apakah ada fakta atau tidak itu penting biar seluruh proses-proses ini berjalan dengan baik. Dan tentu berdasarkan fakta-fakta kebenaran KPK semakin kuat," ucap Idrus.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang memastikan pihaknya tengah mendalami dugaan keterlibatan Sofyan dalam kasus tersebut.
"Nanti kita dalami lagi. Sabar saja," kata Saut saat dikonfirmasi.
KPK, kata Saut ingin menyelesaikan lebih dahulu perkara terdakwa pemegang saham Blackgold Natural Recourses Limited Johannes B Kotjo, yang tinggal menyisakan beberapa kali persidangan. Menurut dia, ada tahapan yang harus dilalui sebelum menetapkan seseorang menjadi tersangka.
"Selesai dulu satu-satu baru didalami lagi. Semua kerja ada tahapan taktis dan stretaginya," tukas Saut.
Sebelumnya, dalam persidangan, Johannes B Kotjo, mengatakan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir menolak menggunakan sistem tender dalam pengadaan listrik di Riau.
Menurut Kotjo, Sofyan ingin agar proyek dikerjakan sesuai Peraturan Presiden nomor 41 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan.
Kotjo sempat merasa keberatan dengan keinginan Sofyan itu. Saat menyatakan keberatan, Kotjo mengaku diancam Sofyan tidak dilibatkan dalam proyek PLTU Riau-1.
"Waktu Saya ke Beijing (temui Chec Huadian) PLN ancam kalau enggak mau, ya sudah kita cari yang lain saja," kata Kotjo dalam sidang kemarin.
Selain itu, mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih menyebut Sofyan dijanjikan mendapat jatah yang paling besar dalam proyek tersebut. Namun, Eni yang juga tersangka dalam kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 itu tak mengetahui detail jumlah fee tersebut.
Meski demikian, Sofyan membantah bakal mendapat fee dari proyek pembangunan PLTU Riau-1. Sofyan mengatakan tak pernah diarahkan oleh Eni agar mendapat fee dari proyek milik PT PLN senilai US$900 juta itu.
"Saya selalu bicara, mari utamakan PLN. Jujur saja kami tidak pernah diarahkan Bu Eni soal fee fee itu, tidak ada," ujar Sofyan saat bersaksi dalam sidang Kotjo beberapa waktu lalu. (Pon)