MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon seakan tak mau kalah dengan rekannya sesama pimpinan DPR Fahri Hamzah yang memberikan kartu merah sebagai kritik terhadap Presiden Joko Widodo.
"Kalau saya tadi dikasih kartu merah saya juga keluarkan," kata Fadli dalam acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) 1 KA KAMMI bertajuk 'Indonesia Baru-Pemimpin Baru' di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (3/1).
Menurut Fadli, pemberian kartu merah ini sebagai pesan kepada Jokowi agar tidak maju lagi di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang. Sebab, ia menilai banyak janji kampanye Jokowi ketika kampanye Pilpres 2014 yang belum dipenuhi.
"Kalau kartu merah artinya itu cukup satu periode saja," tegas Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.
Fadli juga menegaskan, Partai Gerindra tetap mendukung sang ketua umum Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2019 mendatang. Dia meyakini, Prabowo mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.
"Mendukung Prabowo untuk maju dan kemudian menjadi pemimpin di negeri ini, dan mengubah haluan ke arah yang baru," pungkasnya.
Dalam acara yang sama, Fahri Hamzah juga mengkritik pemerintahan Jokowi secara simbolik dengan mengangkat Kartu Merah.
"Kita nggak mau bangsa Indonesia seperti ini, kita harus menjaga rohnya. Makanya tadi ada yang pegang kartu kuning, mana kartu kuningnya? Kalau saya sudah ada yang lebih tinggi," kata Fahri sambil mengangkat kartu merah dari sakunya.
Menurut Fahri, tujuan dirinya mengacungkan kartu merah tersebut adalah sebuah peringatan kepada pemerintah. Terlebih, peserta Mukernas ini didominasi oleh mantan Ketua BEM dan aktivis pergerakan.
Sebelumnya, Ketua BEM UI Zaadit Taqwa memberikan "kartu kuning" kepada Presiden Jokowi. Aksi itu dilakukan saat bekas Wali Kota Solo itu menghadiri acara Dies Natalis Ke-68 UI di Balairung, Depok, Jumat (2/2).
Kartu kuning itu diberikan kepada Jokowi sebagai bentuk peringatan atas berbagai masalah yang terjadi di dalam negeri yang menjadi sorotan BEM UI.
Masalah tersebut adalah isu gizi buruk di Asmat, isu penghidupan kembali dwifungsi Polri/TNI, dan penerapan peraturan baru organisasi mahasiswa. (Pon)