MerahPutih.com - Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) meminta Presiden Joko Widodo agar mencabut status kewarganegaraan buronan Kejaksaan Agung terkait kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra.
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman menilai status WNI Djoko Tjandra harus dicabut karena yang bersangkutan telah memiliki kewarganegaraan Papua Nugini dalam bentuk paspor atas nama Joe Chan yang akan berakhir pada 2023.
Baca Juga
MA Bantah Djoko Tjandra Punya Hubungan Dekat dengan Hakim Agung Syarifuddin
"Hari ini, MAKI telah mengirim surat kepada Presiden Jokowi untuk mencabut status Warga Negara Indonesia (WNI) atas Joko Soegiarto Tjandra," kata Boyamin saat dikonfirmasi, Kamis (23/7).
Boyamin mengungkapkan pencabutan status kewarganegaraan bertujuan untuk membekukan aset dan saham milik Djoko Tjandra. Menurut dia, pencetakan e-KTP Djoko Tjandra di Kelurahan Grogol Selatan, Kebayoran Lama, beberapa waktu lalu tidak hanya sekadar mengurus Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
"Namun ternyata mengurus aset dan sahamnya dalam bentuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari perusahaan-perusahaannya yang selama ini tidak bisa dilakukan karena berada di luar negeri dan tidak memiliki KTP," ungkap Boyamin..
"Pemerintah kita harus berani melakukan sandera bekukan aset Djoko Tjandra untuk memaksanya pulang dan bersedia menjalani hukuman penjara 2 tahun," kata Boyamin menambahkan.
Dalam surat bernomor: 078/MAKI/VII/2020, Boyamin mengultimatum akan menggugat Presiden Jokowi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika permintaannya tidak terpenuhi.
Baca Juga
Djoko Tjandra Konsultan Bareskrim, Mabes: Bohong dan Ngarang
"Bahwa jika kewarganegaraan atas nama sdr. Joko Soegiarto Tjandra tersebut tidak dicabut sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kami akan melakukan upaya hukum gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara," tegas Boyamin. (Pon)