MerahPutih.com - Ketua DPW Partai NasDem DKI Jakarta, Wibi Andrino, mengaku geram dengan kabar yang menyebut Wakil Presiden sekaligus anak Presiden ke-7 RI Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka, akan mengakuisisi Partai NasDem sebagai kendaraan politik selanjutnya.
Isu tersebut mencuat dalam acara diskusi 'Bocor Alus Politik' yang ditayangkan oleh Tempo di YouTube sejak dua hari lalu.
Wibi menilai, langkah tersebut cukup berani mengingat Gibran bukan merupakan anggota Partai NasDem.
"Hebat banget Gibran mau akusisi Nasdem," cetus Wibi di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (13/4).
Meski demikian, keponakan Surya Paloh itu membuka peluang bagi Gibran apabila ingin bergabung sebagai kader.
"Tapi kalau dia mau jadi kader nasdem mungkin kita pikirkan," ucapnya.
Baca juga:
Jokowi Beri Perintah Relawan Gibran Tidak Bikin Gaduh, Harga Minyak Lagi Tinggi
Dalam diskusi 'Bocor Alus Politik' tersebut, disebutkan bahwa Gibran Rakabuming Raka menaruh minat terhadap Partai NasDem.
Gibran yang saat ini berstatus non-partai setelah keluar dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dinilai membutuhkan kendaraan politik yang kuat untuk menjaga stabilitas posisinya di pemerintahan serta persiapan menuju 2029 atau 2034.
"Gibran Rakabuming Raka itu juga banyak yang cerita dia tertarik terhadap Partai NasDem, ingin mengakuisisi sebagai kendaraan politiknya agar lebih stabil di pemerintahan," ujar Eggy dalam diskusi tersebut.
Selain Gibran, muncul pula sosok pengusaha setingkat menteri yang dikabarkan pernah mencoba melakukan pendekatan untuk ‘membeli’ valuasi partai besutan Surya Paloh tersebut.
Baca juga:
Bantah Isu Ambil Alih NasDem, Jokowi: Jangan Menuduh yang Tidak Benar
Isu akuisisi ini juga dikaitkan dengan kondisi bisnis Media Group milik Surya Paloh yang sempat terhambat pasca-Pilpres 2024. Proyek Menara Indonesia One di kawasan Thamrin yang sempat terbengkalai selama tiga tahun, kini dilaporkan mulai menunjukkan aktivitas pembangunan kembali.
Aktivitas proyek tersebut disebut kembali berjalan setelah adanya pencairan kredit dari bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) tak lama setelah pertemuan di Hambalang. Hal ini memunculkan dugaan adanya kesepakatan politik di balik pencairan pendanaan tersebut. (Asp)